Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Ketua Komisi IV DPR Martin Manurung dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bappebti, 25 Mei 2022

Wakil Ketua Komisi IV DPR Martin Manurung dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bappebti, 25 Mei 2022

Banyak Korban Robot Trading, Komisi VI Minta Bappebti Bangun Pusat Pengaduan

Rabu, 25 Mei 2022 | 16:00 WIB
Herman (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bekerja sama dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap modus-modus baru yang sedang berkembang terkait penawaran investasi dengan robot trading. Bappebti juga perlu membangun pusat pengaduan atau call centre agar masyarakat yang menjadi korban robot trading bisa menyampaikan aduannya untuk dapat ditindaklanjuti.

“Komisi VI meminta Bappebti membangun pusat pengaduan masyarakat baik secara on-site maupun online atau call centre dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelewengan yang terjadi, termasuk pelarangan penjualan langsung dalam marketplace,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Martin Manurung dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bappebti, Rabu (25/5/2022).

Advertisement

Baca juga: Kenali Modus Penawaran Paket Investasi dengan Robot Trading

Martin menambahkan, penyediaan pusat pengaduan masyarakat oleh Bappebti baik secara on-site maupun online ini dilakukan selambat-lambatnya 30 hari ke depan. Komisi VI juga meminta Bappebti melakukan penguatan regulasi perdagangan digital seperti aset kripto serta investasi robot trading yang saat ini memiliki kekosongan regulasi. Selain itu, kegiatan edukasi kepada masyarakat juga harus diperkuat.

“Komisi VI mendorong Bappebti untuk semakin meningkatkan edukasi dan sosialisasi serta langkah-langkah pencegahan dan potensi penyimpangan dalam praktik perdagangan digital dan investasi robot trading,” tuturnya.

Komisi VI juga meminta Bappebti berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan terkait permasalahan investasi robot trading. Serta, memberikan kejelasan status dana masyarakat yang mengalami kerugian akibat investasi robot trading.

Baca juga: Anggota Komisi VI Desak Bappebti Buka Blokir Withdrawal Member DNA Pro

Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menyampaikan, Bappebti telah melakukan pengamatan terhadap aktivitas penawaran paket-paket investasi robot trading. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, dipelajari dan dilakukan analisisis, di mana terdapat perusahaan yang hanya memiliki perizinan berusaha di bidang penjualan langsung atau SIUPL, namun tidak memiliki legalitas di bidang perdagangan berjangka.

“Berdasarkan hasil pendalaman terhadap entitas tersebut, Bappebti telah mencium adanya potensi kerugian di tengah masyarakat yang dapat timbul dari adanya penawaran paket-paket investasi menggunakan robot trading. Sejak 2021, Bappebti juga telah meningkatkan pengamatan dan pengawasan online terhadap entitas yang menawarkan robot trading maupun perdagangan berjangka komoditi (PBK) ilegal lainya,” kata Didid.

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN