Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kartika Wirjoatmodjo. Foto IST

Kartika Wirjoatmodjo. Foto IST

Siap-siap Enam Emiten BUMN Berencana Rights Issue di Semester II, Ini Daftarnya...

Selasa, 7 Juni 2022 | 14:55 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Wakil Menteri (Wamen) II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, enam emiten BUMN berencana akan melakukan rights issue pada Semester II-2022. Nantinya keenam BUMN akan melakukan aksi korporasi dengan menerbitkan saham baru dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

Keenamnya adalah PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).

Advertisement

Kartiko mengatakan, rights issue pertama adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) seiring dengan masuknya PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR). Alhasil, pemerintah akan melimpahkan porsi saham di SMBR ke Semen Indonesia. “Jadi (SMBR) memang suatu perusahaan masih diluar Holding Semen Indonesia, dan kami sepakat untuk di inject ke Semen Indonesia dan sedang berjalan proses. Proses melalui rights issue seperti kita menyuntikkan PNM dan Pegadaian ke BBRI,” ungkapnya dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: 100 Emiten Berencana Galang Dana di Pasar Modal, Jumlahnya Capai Rp 84 Triliun

Menurut Kartiko, SMBR merupakan perusahaan publik, alhasil proses proses rights issue akan berlangsung kompleks karena membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara kedua belah pihak. “Jadi butuh persetujuan RUPS antara kedua belah pihak dan diharapkan kuartal III dapat terlaksana,” ucapnya sembari menambahkan perkiraan presentase kepemilikan pemerintah setelah privatisasi mencapai 51,01% dan publik sebesar 48,99%.

Kedua, lanjut dia, Kementerian BUMN bakal melanjutkan penyertaan modal negara (PMN) ke PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) sebesar Rp3 triliun yang dilanjutkan dengan rights issue. “Waskita proses lanjutan restrukturisasi PMN sebesar Rp 3 triliun akan masukkan dalam bentuk kas PMN di tahun 2022. Sehingga kami akan melakukan rights issue lagi dan ini merupakan rights issue terakhir setelah tahun lalu telah dilakukan rights issue pertamanya,” jelasnya.

Dengan rencana dilakukannya rights issue terakhir dan penjualan beberapa ruas tol di tahun ini, Kartiko berharap kinerja Waskita di tahun ini dan tahun depan sudah masuk fase penyehatan. Adapun saat ini, porsi kepemilikan saham pemerintah di WSKT mencapai 75,35 % dan publik sebesar 24,65% dengan rights issue dan suntikan PMN, diharapkan porsi kepemilikan pemerintah menjadi 66,04% dan publik sebesar 33,96%.

Selanjutnya, Kartiko menyebut, pemerintah juga bakal menyuntikkan PMN ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) sebesar Rp1,89 triliun yang dilanjutkan dengan rights issue. Dengan PMN dan rights issue, maka porsi kepemilikan saham pemerintah di ADHI tetap sebesar 51% dan publik juga tetap 49%.

Baca juga: Anak Usaha Krakatau Steel (KRAS), KTI Pasok Air Bersih Untuk Pengembangan Lotte Chemical

"Dengan berbagai proyek yang ada termasuk proyek tol Solo-Jogja ada tambahan permodalan Rp1,98 triliun, dan memang Adhi Karya ini terkecil modalnya di antara seluruh karya lima besar itu. Kami harapkan ada rights issue di kuartal III-2022 juga," pungkasnya.

Keempat, Kartiko menambahkan, Pemerintah juga bakal menyuntikkan PMN Rp2,98 triliun untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Suntikan modal ini bakal ditambah rights issue agar porsi kepemilikan pemerintah tetap 60% dan publik sebesar 40%. "BBTN dari tahun lalu membutuhkan tambahan permodalan karena CAR BTN di antara bank buku IV ini memang paling kecil. Kami ingin menambah CAR sampai 19% dibutuhkan tambahan injeksi modal Rp2,98 triliun dari PMN dan juga melalui mekanisme rights issue mungkin di kuartal III-2022 atau IV-2022," terangnya.

Sedangkan kelima, Kartiko menyebut PT Garuda Indonesia (Persero) (GIAA) berencana untuk melaksanakan rights issue sebagai salah satu sumber pendanaan, apabila prospek PKPU telah mencapai perdamaaian dan homologasi. Rencana rights issue tersebut ada dua tahapan. Tahap pertama, rights issue dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan nominal Rp 7,5 triliun yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi pembiayaan operasional dan pendanaan resturkturisasi selama tahun 2022-2023. Alhasil porsi kepemilikan pemerintah naik dari 60,54% menjadi 65%.

Untuk tahap kedua, Kartiko menjelaskan, pendanaan dari mitra strategis sehingga kepemilikan pemerintah menjadi 51%. “Rights issue kedua pada kuartal IV awal untuk tambahan pendanaan dari investor strategis. Sebagaimana diketahui, keputusan Rapat Kerja (Panja) Garuda terakhir, kami akan batasi bahwa porsi pemerintah tetap di 51% dari total kepemilikan saham di Garuda,” tuturnya.

Baca juga: RAPBN 2023, Kementerian BUMN Usul Tambahan PMN Tunai Rp 54,82 T

Terakhir, Kartiko mengatakan pemerintah akan mengawal rights issue PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS). Namun saham baru KRAS akan mendorong minat partisipasi publik menjadi 40% dari sebelum privatisasi sebesar 20%, sementara perkiraan kepemilikan pemerintah setelah privatisasi menjadi 60% atau menurun dari semula 80%. "Rights issue ini dipakai untuk dana pengembangan usaha yang akan terjadi tanpa partisipasi pemerintah, harapannya publik akan mengambil porsinya tanpa partisipasi pemerintah," katanya.

Dengan demikian ia mengatakan bahwa kegiatan BUMN di Semester II tahun ini cukup padat karena melalui berbagai rights issue. Ia berharap rights issue yang akan diterbitkan dapat berjalan lancar. “Semoga bisa berjalan lancar kami lihat bursa saat ini moga moga kapasitas bursa untuk menyerap berbagai rights issue ini cukup baik,” harapnya.

Sementara itu, Kartiko menyampaikan PT Semen Kupang (Persero) akan melakukan metode privatisasi penjualan saham secara langsung kepada investor. Sehinga perkiraan kepemilikan pemerintah sesudah dilakukan privatisasi menjadi 0%, Bank Mandiri 37,39% dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 62,61%. Selain itu (dana) yang masuk juga akan langsung dimasukkan dalam kas negara.

“Kemudian semen kupang proses investasi terdapat dalam manajemen, PPA diharapkan akan ada pembeli yang akan membeli 100% saham pemerintah yang ada di semen Kupang dan kemungkinan diambil alih pemprov NTT,” tegasnya.

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN