Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi rapat. Foto: rawpixel (Pixabay)

Ilustrasi rapat. Foto: rawpixel (Pixabay)

Equity Crowdfunding Himpun Dana Rp 365 Miliar

Selasa, 19 Oktober 2021 | 07:05 WIB
Muawwan Daelami (muawwan@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan penghimpunan dana melalui penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi atau equity crowdfunding telah mencapai Rp 365 miliar. Terjadi peningkatan setelah dilakukan revisi regulasi menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan, POJK Nomor 57 tersebut merupakan pengganti dari POJK Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi informasi atau equity crowdfunding.

Perubahan peraturan ini bertujuan untuk memperluas jenis pelaku usaha yang dapat terlibat dari sebelumnya hanya berbentuk perseroan terbatas (PT), kini mencakup badan usaha, seperti CV, firma, dan koperasi.

Selain itu, perubahan peraturan tersebut dimaksudkan untuk memperluas jenis efek dari sebelumnya berupa saham, sekarang memasukkan efek berupa obligasi dan sukuk. Hal ini diharapkan memberikan kemudahan dari sisi penerbit sekaligus memperluas kesempatan bagi para investor ritel.

Sedangkan total penyelenggara yang mendapatkan izin equity crowdfunding telah bertambah menjadi 7 penyelenggara dari semula 4 penyelenggara hingga 30 September 2021. Bukan hanya itu, jumlah penerbit atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memanfaatkan equity crowdfunding juga tumbuh 36% lebih secara ytd menjadi 176 penerbit.

"Termasuk, jumlah dana yang dihimpun meningkat hampir 90% secara ytd menjadi Rp 362 miliar. Dari sisi pemodal tumbuh 55% dari sebelumnya hanya 22.341 investor menjadi 34 .674 investor," jelas Hoesen, Senin (18/10).

Sebagai perbandingan, sebelum POJK Nomor 57 Tahun 2020 diterbitkan, jumlah penerbit pelaku UMKM yang memanfaatkan equity crowdfunding dari 4 penyelenggara baru mencapai 129 penerbit dengan jumlah dana yang dihimpun mencapai Rp 191,2 miliar.

"Jika dibandingkan dengan total jumlah UMKM di Indonesia, berdasarkan pada data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2018 sebanyak 64 juta pelaku usaha, dan jumlah penerbit tsb masih sedikit," ujar Hoesen.

Oleh karena itu, OJK memutuskan mencabut POJK Nomor 37 tahun 2018 sebagai landasan yang mengatur kegiatan securities crowdfunding dan menggantinya dengan POJK Nomor 57 Tahun 2020.

Selanjutnya, POJK Nomor 57 Tahun 2020 disempurnakan kembali untuk penyesuaian persyaratan perizinan penyelenggaraan terkait kewajiban pendaftaran sebagai penyelenggara sistem melalui POJK Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas POJK nomor 57 tahun 2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

Upaya tersebut dilakukan, mengingat peran UMKM yang sangat penting bagi perekonomian nasional sekaligus sebagai implementasi amanat Presiden Joko Widodo untuk mendukung UMKM. "OJK akan berpatisipasi aktif mewujudkan amanah tersebut termasuk mendukung program pemerintah yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," tambah Hoesen.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, saat ini jumlah UMKM telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau 8.573 triliun lebih.

Kontribusi UMKM terhadap perkeonomian nasional meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja dan dapat menghimpun 60% lebih dari total investasi. Namun, pandemi yang berlangsung sejak awal 2020 telah memukul kelangsunhan usaha UMKM di Indonesia.

Data per Juni 2020 lalu menunjukkan pandemi telah mengakibatkan sebanyak 50% pelaku UMKM menutup usahanya, 88% usaha mikro tidak memiliki kas atau kehabisan pembiayaan keuangan, dan 60% UMKM mengurangi tenaga kerja. Buntutnya, dampak tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN