Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu bersama COO BSMH Group Anthony Wonsono serta tim berfoto bersama Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange (JFX) Stephanus Paulus Lumintang, Direktur JFX Hamdi Hassyarbaini, Direktur JFX Andreas Tanadjaya dan Staf JFX Luthfi Deriananda saat media visit secara virtual di Jakarta, Senin (1/3/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu bersama COO BSMH Group Anthony Wonsono serta tim berfoto bersama Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange (JFX) Stephanus Paulus Lumintang, Direktur JFX Hamdi Hassyarbaini, Direktur JFX Andreas Tanadjaya dan Staf JFX Luthfi Deriananda saat media visit secara virtual di Jakarta, Senin (1/3/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Ingat, Kripto Boleh Diperdagangkan, Tapi Dilarang Jadi Alat Pembayaran!

Selasa, 2 Maret 2021 | 07:45 WIB
Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)/Jakarta Future Exchange (JFX), Stephanus Paulus Lumintang menegaskan, sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI) dan Undang-Undang (UU) Mata Uang, aset kripto dilarang digunakan sebagai alat pembayaran.

"Aset tersebut hanya digunakan sebagai investasi komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka," ujar Paulus saat berkunjung secara virtual ke redaksi BeritaSatu Media Holdings (BSMH) di Jakarta, Senin (1/3).

Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu bersama COO BSMH Group Anthony Wonsono serta tim berfoto bersama Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange (JFX) Stephanus Paulus Lumintang, Direktur JFX Hamdi Hassyarbaini, Direktur JFX Andreas Tanadjaya dan Staf JFX Luthfi Deriananda saat media visit secara virtual di Jakarta, Senin (1/3/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR
Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu bersama COO BSMH Group Anthony Wonsono serta tim berfoto bersama Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange (JFX) Stephanus Paulus Lumintang, Direktur JFX Hamdi Hassyarbaini, Direktur JFX Andreas Tanadjaya dan Staf JFX Luthfi Deriananda saat media visit secara virtual di Jakarta, Senin (1/3/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Paulus Lumintang menjelaskan, BBJ akan senantiasa taat aturan. Dengan demikian, perdagangan aset kripto pun kelak dipastikan mengikuti ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. "Harus dibedakan antara kripto sebagai aset untuk investasi dan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah," tandas dia.

Penggunaan mata uang rupiah diatur secara detail  dalam UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 21 UU tersebut menyatakan, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI.

Sementara itu, Pasal 33 UU Mata Uang menyebutkan, setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, atau penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ia diancam pidana kurungan maksimal satu tahun dan pidana denda maksimal Rp 200 juta.

Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu bersama COO BSMH Group Anthony Wonsono serta tim berfoto bersama Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange (JFX) Stephanus Paulus Lumintang, Direktur JFX Hamdi Hassyarbaini, Direktur JFX Andreas Tanadjaya dan Staf JFX Luthfi Deriananda saat media visit secara virtual di Jakarta, Senin (1/3/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR
Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu bersama COO BSMH Group Anthony Wonsono serta tim berfoto bersama Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange (JFX) Stephanus Paulus Lumintang, Direktur JFX Hamdi Hassyarbaini, Direktur JFX Andreas Tanadjaya dan Staf JFX Luthfi Deriananda saat media visit secara virtual di Jakarta, Senin (1/3/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Adapun berdasarkan Pasal 39 UU Mata Uang, pidana terhadap korporasi ditetapkan berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum ditambah 1/3. Jika korporasi tidak mampu membayar pidana denda, putusan pengadilan akan mencantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi atau harta benda pengurus korporasi.

"Kecuali itu, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana," demikian Pasal 39 UU Mata Uang.

Dalam Pasal 40 juga disebutkan, jika perseorangan tidak mampu membayar pidana denda, pidana denda diganti pidana kurungan dengan ketentuan setiap pidana denda Rp 100 juta diganti pidana kurungan dua bulan.

Kuartal III Beroperasi

Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu bersama COO BSMH Group Anthony Wonsono serta tim berfoto bersama Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange (JFX) Stephanus Paulus Lumintang, Direktur JFX Hamdi Hassyarbaini, Direktur JFX Andreas Tanadjaya dan Staf JFX Luthfi Deriananda saat media visit secara virtual di Jakarta, Senin (1/3/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR
Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu bersama COO BSMH Group Anthony Wonsono serta tim berfoto bersama Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange (JFX) Stephanus Paulus Lumintang, Direktur JFX Hamdi Hassyarbaini, Direktur JFX Andreas Tanadjaya dan Staf JFX Luthfi Deriananda saat media visit secara virtual di Jakarta, Senin (1/3/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Paulus Lumintang mengungkapkan, bursa kripto pertama di Indonesia, Digital Future Exchange (DFX), akan beroperasi mulai kuartal III-2021. "Kami sedang memproses perizinannya di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)," tutur dia.

Dia menambahkan, bursa yang akan memperdagangkan aset kripto, seperti Bitcoin, Doge, dan Litecoin itu merupakan hasil kolaborasi BBJ dengan 11 perusahaan calon pedagang fisik aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti.

Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu bersama COO BSMH Group Anthony Wonsono serta tim berfoto bersama Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange (JFX) Stephanus Paulus Lumintang, Direktur JFX Hamdi Hassyarbaini, Direktur JFX Andreas Tanadjaya dan Staf JFX Luthfi Deriananda saat media visit secara virtual di Jakarta, Senin (1/3/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR
Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu bersama COO BSMH Group Anthony Wonsono serta tim berfoto bersama Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange (JFX) Stephanus Paulus Lumintang, Direktur JFX Hamdi Hassyarbaini, Direktur JFX Andreas Tanadjaya dan Staf JFX Luthfi Deriananda saat media visit secara virtual di Jakarta, Senin (1/3/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Dari 11 perusahaan itu, menurut Paulus, empat di antaranya merupakan perusahaan berstatus penanaman modal asing (PMA), yakni PT Indodax Nasional Indonesia, PT Upbit Exchange Indonesia, PT Zipmex Exchange Indonesia, dan PT Pintu Kemana Saja. "PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) akan menjadi infrastruktur pendukung bagi operasional DFX," papar dia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Bappebti, telah menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Dalam beleid tersebut, dari 8.472 aset kripto yang beredar di seluruh dunia, Bappebti menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Itu artinya, produk yang tidak masuk daftar tersebut wajib dilakukan delisting.

Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu bersama COO BSMH Group Anthony Wonsono serta tim berfoto bersama Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange (JFX) Stephanus Paulus Lumintang, Direktur JFX Hamdi Hassyarbaini, Direktur JFX Andreas Tanadjaya dan Staf JFX Luthfi Deriananda saat media visit secara virtual di Jakarta, Senin (1/3/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR
Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu bersama COO BSMH Group Anthony Wonsono serta tim berfoto bersama Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange (JFX) Stephanus Paulus Lumintang, Direktur JFX Hamdi Hassyarbaini, Direktur JFX Andreas Tanadjaya dan Staf JFX Luthfi Deriananda saat media visit secara virtual di Jakarta, Senin (1/3/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN