Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
OJK segera menerbitkan peraturan disgorgement dan disgorgement fund direncanakan terbit tahun ini dan berlaku tahun 2021.

OJK segera menerbitkan peraturan disgorgement dan disgorgement fund direncanakan terbit tahun ini dan berlaku tahun 2021.

Lindungi Investor, OJK Terbitkan Aturan Disgorgement dan Disgorgement Fund

Selasa, 1 Desember 2020 | 16:48 WIB
Nabil Alfaruq (nabil.alfaruq@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan peraturan Disgorgement dan Disgorgement Fund. Kebijakan ini nantinya membantu para investor yang dirugikan akibat pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal.

Peraturan disgorgement dan disgorgement fund direncanakan terbit tahun ini dan berlaku tahun 2021. Penerapan kebijakan ini dilakukan 6 bulan setelah diterbitkan, maka demikian peraturan ini baru diterapkan secara penuh pada Mei 2021.

Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK, Luthfi Zain Fuady mengatakan, mekanisme kebijakan tersebut adalah OJK akan mengenakan sanksi kepada orang yang telah merugikan investor lainnya dalam berinvestasi. OJK juga akan memberikan peritnah berupa pengembalian keuntungan yang didapatkan oleh orang tersebut secara tidak sah.

“Jadi ketika orang tersebut dinyatakan bersalah, seperti mengambil keutungan tidak sah dari trading dan memanipulasi, maka kita perintahkan untuk mengembalikan keuntungan tersebut melalui rekening yang telah OJK tetapkan,” ujar dia dalam media gathering virtual, Selasa (1/12).

Setelah dikenakan sanksi, OJK akan melakukan tindakan penagihan terhadap orang tersebut. Namun, apabila yang bersangkutan tidak memiliki aset dalam rekening, maka bisa diselesaikan dengan aset tetap, seperti tanah dan bangunan. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan disgorgement dan mengembalikan kerugian masyarakat.

Aset tetap tersebut nantinya dilelang, dalam hal ini OJK berkoordinasi dengan kementerian keuangan. “Dalam koordinasi ini kami mendapatkan sinyal positif, menteri keuangan melalui DJKN sudah membuka pintu, artinya nanti bisa juga aset-aset yang diserahkan untuk penyelesaian kewajiban Disgorgement ini dilelang melalui kantor lelang negara kelas 2,” ujar dia.

Selain itu, OJK berencana menerbitkan peraturan lainnya tahun ini, yakni securities crowdfunding. Kebijakan ini adalah bagian dari upaya OJK untuk mendukun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sasarannya cenderung ke Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Untuk diketahui, peraturan Securities Crowdfunding tersebut nantinya akan mengakomodir kebutuhan UKM untuk mencari pendanaan di pasar modal. Kemudian, kebijakan tersebut memperluas jenis efek yang ditawarkan melalui Crowdfunding dari sebelumnya hanya berjenis saham dan kedepannya dana berjenis EBUS.

Kriteria penerbit dalam kebijakan tersebut juga diperluas dari sebelumnya hanya badan hukum berbentuk PT, namun kedepannya UKM yang berbadan hukum non PT seperti Koperasi, CV atau Firma, dapat menawarkan efeknya melalui SCF.

Luthfi menyampaikan, perluasan tersebut dilakukan agar bentuk usaha yang bukan PT juga bisa melakukan raising fund melalui platform crowdfunding tersebut. Adapun untuk instrumen yang ditawarkan nanti bisa bersifat utang atau sukuk. “Karena mereka bukan PT, maka kami persiapkan instrumen nya tidak harus saham juga yg diterbitkan, sehingga platform ini bisa digunakan untuk penerbitan efek bersifat utang atau sukuk,” ujar dia.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN