Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Karyawan melintas di main hall Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta. Foto ilustrasi:  BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Karyawan melintas di main hall Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

GO PRIVATE WAJIB BUYBACK

OJK Wajibkan Enam Perusahaan Publik Listing Di Bursa

Selasa, 9 Maret 2021 | 17:03 WIB
Gita Rossiana (gita.rossiana@investor.co.id)

JAKARTA,Investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan yang sudah berstatus terbuka, namun belum tercatat di bursa untuk segera mencatatkan saham (listing) perusahaannya. Saat ini, terdapat enam perusahaan yang sudah berstatus terbuka, namun belum listing.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Djustini Septiana mengatakan, berdasarkan Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 bahwa perusahaan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas sebelum berlakunya peraturan, tetapi belum mencatatkan dan mendaftarkan efek bersifat ekuitasnya di bursa wajib untuk memenuhi kewajiban tersebut.

"Untuk memenuhi kewajiban itu, OJK memberikan masa transisi paling lama dua tahun setelah berlakunya POJK tersebut," jelas dia dalam Konferensi Media secara Virtual, Selasa (9/3).

Adapun peraturan ini diterbitkan OJK pada 22 Februari 2021. Dengan masa transisi dua tahun, maka tenggat waktu perusahaan terbuka yang belum listing ini akan berakhir pada 22 Februari 2023.

Djustini menjelaskan, pihaknya sudah mengkomunikasikan terkait hal ini kepada enam perusahan terbuka tersebut. Komunikasi itu dilakukan sebelum mengeluarkan peraturan. Komunikasi ini juga bagian dari meminta masukan dari semua pihak. "Sehingga seharusnya, perusahaan itu sudah siap," jelas dia.

Dengan adanya kewajiban listing ini, Djustini berharap, bisa meningkatkan perlindungan kepada konsumen. Pasalnya, apabila tidak tercatat di bursa, perusahaan tersebut akan selalu berada di pasar negosiasi, sehingga sulit dikontrol pengawasannya. "Kalau menjadi perusahaan publik, harusnya memang terdaftar, bukan sekedar numpang saja di OJK, karena ini menjadi tidak sehat," ucap dia.

Salah satu perusahaan terbuka yang tidak tercatat di bursa efek adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Perusahaan ini menjadi perusahaan terbuka, namun tidak pernah listing di bursa. Saat ini, Islamic Development Bank bertindak sebagai pemegang 32,74% saham Bank Muamalat. Sisanya dikuasai Bank Boubyan 22%, Atwil Holdings Limited 17,91%, dan pihak lainnya dengan kepemilikan di bawah 10%.

Buyback

Selain mengatur mengenai perusahaan terbuka yang tidak tercatat, OJK juga mengatur mengenai perusahaan terbuka yang menjadi perusahaan tertutup (go private). Salah satu poin penting yang diatur terkait pembelian kembali (buyback) saham akibat perubahan status menjadi go private.

Menurut Djustini, pembelian kembali saham ini menjadi hal yang wajib, apabila perusahaan berubah status menjadi perusahaan tertutup. Pembelian kembali ini bisa dilakukan tanpa perlu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Harga saham yang dibeli kembali ini juga harus lebih tinggi dari harga saham rata-rata tertinggi dalam jangka waktu 90 hari.

Adanya peraturan pembelian kembali ini juga bertujuan untuk melindungi investor ritel. Pasalnya, investor sudah terlanjur merugi dengan menggenggam saham emiten yang tidak bernilai. "Mereka juga wajib membeli kembali sahamnya, sehingga investor memiliki kesempatan untuk menjual sahamnya," terang dia.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN