Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Sumber: Istimewa

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Sumber: Istimewa

Porsi Pemerintah di Garuda (GIAA) akan Tergerus, Bagaimana dengan Saham Chairul Tanjung?

Senin, 13 Juni 2022 | 09:08 WIB
Thresa Sandra Desfika (thresa.desfika@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan melakukan rights issue sebanyak dua tahap untuk memperkuat modal perusahaan.

Setelah proses rights issue tersebut, kepemilikan saham pemerintah akan terdilusi menjadi 51% dari saat ini 60,54%.

Advertisement

Baca juga: Tim PKPU Garuda (GIAA) Akui Klaim Utang Rp 120,5 Triliun

Adapun pemegang saham Garuda Indonesia saat ini selain pemerintah adalah entitas milik Chairul Tanjung, yakni PT Trans Airways dengan kepemilikan saham sebanyak 28,27%. Kemudian, masyarakat sebanyak 11,19%. Keterangan tersebut dicatatkan dalam laporan bulanan registrasi pemegang efek GIAA yang diunggah pada keterbukaan informasi, Senin (13/6/2022).

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, keputusan rights issue akan dilakukan bila proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU bisa mencapai perdamaian dan homologasi.

"Rights issue pertama adalah proses menginjeksikan Rp 7,5 triliun dari porsi pemerintah untuk porsi awal restrukturisasi Garuda," kata dia saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Pemerintah mengalokasikan penyertaan modal negara (PNM) dari cadangan pembiayaan investasi, pembiayaan operasional, dan pendanaan restrukturisasi selama tahun 2022-2023. Setelah penyertaan modal negara ini, porsi kepemilikan pemerintah di Garuda akan terangkat dari 60,54% menjadi 65%.

Kemudian, rights issue tahap kedua akan dilakukan pada awal kuartal IV untuk tambahan pendanaan dari investor strategis. Setelah proses rights issue tahap kedua tersebut, maka persentase kepemilikan saham pemerintah di Garuda minimal sebesar 51%.

"Sebagaimana kita ketahui dalam putusan Panja Garuda terakhir, kami akan membatasi porsi pemerintah tetap ada di 51% dari total kepemilikan saham Garuda," ujar Kartika.

Di sisi lain, Chairul Tanjung masih menanti terkait rencana rights issue Garuda. Saat ditanya, apakah Trans Airways akan melakukan exercise apabila Garuda rights issue, Chairul Tanjung menjawab, pihaknya akan melihat hasil dari PKPU.

“Nanti kita akan berunding dengan pemerintah karena pemerintah sebagai salah satu pemegang saham terbesar di Garuda. Jadi Trans Airways dan pemerintah akan duduk bersama untuk nanti mencari solusi terbaik,” papar Chairul Tanjung pada Mei 2022.

Dia menekankan, apabila nanti proposal perdamaian disepakati, maka kreditur memberikan diskon atas utang Garuda sehingga GIAA akan menjadi lebih sehat. “Debt to equity-nya akan menjadi baik,” terang Chairul Tanjung.

Baca juga: Tuntaskan Utang Rp 120,5 Triliun, Garuda (GIAA) Bakal Pakai Skema-skema Ini

Garuda Indonesia sendiri pada Kamis (9/6/2022) memaparkan proposal perdamaian sebagai bagian dari tahapan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Dalam proposal perdamaian tersebut, turut disampaikan sejumlah usulan penyelesaian kewajiban usaha yang saat ini terus dikomunikasikan dengan kreditur untuk pendalaman lebih lanjut.

Editor : Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN