Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu terminal LNG milik PGN.

Salah satu terminal LNG milik PGN.

Rencana Kenaikan Harga Gas Batal, Pelaku Pasar Modal Kecewa

Senin, 4 November 2019 | 09:54 WIB
Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Keputusan pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga gas industri oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dinilai pelaku pasar modal bakal semakin meningkatkan ketidakpastian investasi di pengembangan infrastruktur gas nasional, termasuk menekan bisnis PGN. Padahal, sebagai sub-holding gas, emiten berkode saham PGAS tersebut memiliki tanggungjawab untuk terus membangun infrastruktur gas guna memperluas jangkauan pasar.

Kepala Riset PT Koneksi Kapital Marolop Alfred Nainggolan menilai pembatalan atas rencana PGN tersebut juga merugikan investor di pasar modal. Pasalnya, ruang ekspansi bagi perusahaan pelat merah ini untuk melakukan aksi korporasi juga semakin terbatas. Sementara, harga gas industri yang berlaku saat ini tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2013.

"PGN bisnis-nya capital intensive pembangunan infrastruktur gas, artinya perlu pendanaan besar. Kalau terus mengandalkan liabilitas saja tentu nggak sehat, perlu diimbangi ekuitas yaitu laba (retained earning). Beban produksi, beban usaha, dan beban keuangan mengalami kenaikan tiap tahun. Kalau tidak ada penyesuaian dengan menaikkan harga jual, tidak sehat. Bagaimana bisa tumbuh cepat kalau kesempatan untuk tumbuh dibatasi," jelas Marolop dalam keterangan tertulis.

Dia menegaskan, kenaikan harga gas seharusnya tidak sampai menganggu kinerja sektor industri. Selain kenaikan harganya tidak terlalu besar, para pelaku usaha mestinya telah mengantisipasi potensi kenaikan harga energi. “Toh, dibandingkan dengan sumber energi lain seperti BBM, harga gas bumi jauh lebih efisien,” ujarnya.

Harga gas industri di Indonesia berkisar antara US$ 10-11 per MMBTU. Harga gas industri di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan Vietnam dan Tiongkok yang industrinya sedang tumbuh pesat. Bahkan, dibandingkan harga gas rumah tangga yang berkisar Rp 6000 per m3, harga gas industri hanya Rp 4000 per m3.

Harga gas bumi ke pelanggan industri yang tidak mencapai tingkat keekonomian itu pada akhirnya berujung pada kinerja PGN. Pasalnya, mayoritas pengguna gas PGN adalah sektor industri. Sampai kuartal III-2019, laba bersih PGN terkoreksi 47,1% menjadi US$129,1 juta dibandingkan periode sama 2018 yang sebesar US$244,3 juta. Pekan lalu, saham PGN di Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat tergerus 20,9% ke posisi Rp 1.850.

"Intervensi pemerintah terhadap rencana kenaikan harga gas oleh PGN ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap kepastian investasi. Seharusnya regulator juga dapat berlaku adil," tutur Marolop.

Sementara itu, ekonom Defiyan Cori menilai bahwa keputusan pemerintah membatalkan kenaikan harga gas industri menunjukkan bahwa sektor manufaktur Indonesia lemah dan belum efisien. Semestinya kenaikan harga energi seperti ini sudah menjadi bagian dari mitigasi risiko bisnis, sehingga telah diantisipasi sejak awal.

Lebih jauh, Defiyan juga menyoroti sikap pemerintah yang cenderung merugikan pelaku hilir migas. Karena kenaikan harga gas industri ini sejatinya berawal dari harga gas di hulu yang sudah tinggi. Sebagai contoh, harga gas Conocophillips (Pekanbaru) US$ 7,04 per MMBTU, Lapindo (Jawa Timur) US$ 7,649 per MMBTU, Pertamina EP Benggala (Medan) US$ 8,49 per MMBTU, Pertamina Hulu Energi (PHE) WMO (Jawa Timur) US$ 7,99 per MMBTU, dan Santos (Jawa Timur) US$ 5,79 per MMBTU.

"Dengan struktur harga hulu seperti itu tidak mungkin badan usaha manapun menjual di harga yang sama dengan hulu. Selain ada banyak biaya, seperti biaya perawatan pipa, biaya toll fee, badan usaha juga harus untung agar dapat membiayai pembangunan infrastruktur gas lainnya yang butuh modal besar," ujarnya.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN