Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
AS-Tiongkok. Foto ilustrasi: IST

AS-Tiongkok. Foto ilustrasi: IST

FOKUS PASAR:

Tiongkok Beri Sanksi Balasan ke Sejumlah Pejabat AS

Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:57 WIB
Thereis Kalla (thereis.kalla@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Tiongkok menjatuhkan sanksi kepada  pejabat Amerika Serikat (AS) terkait permasalahan Hong Kong. Mereka dianggap menghalangi kebebasan berpolitik di Hong Kong. Sanksi tersebut sebagai tanggapan atas sanksi yang diberikan oleh AS terhadap beberapa warga Hong Kong dan Tiongkok.

Pejabat-pejabat AS yang diberikan sanksi oleh Tiong­kok itu, di antaranya Senator Marco Rubio dan Ted Cruz. Direktur Human Rights Watch, Kenneth Roth dan Presiden Endowment Nasional untuk Demokrasi, Carl Gershman, dan beberapa kelompok individu Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbasis di Amerika juga berada di dalam daftar itu.

“Hal tersebut tentu saja semakin membuat hubungan antara AS dan Tiongkok semakin memburuk yang bahkan sebetulnya hanya tinggal menanti hitungan waktu saja sampai keduanya resmi berpisah apabila ternyata di antara keduanya sudah tidak saling membutuhkan kembali,” jelas Pilarmas Investindo Sekuritas dalam ulasannya Selasa (11/8).

AS sebelumnya sudah memberikan sanksi terhadap pemimpin Hong Kong, Carrie Lam. Sanksi tersebut diberikan secara eksekutif oleh Presiden Trump, artinya AS akan melakukan pembekuan terhadap aset-asetnya serta memberikan larangan untuk berbisnis dengan orang yang sudah diberikan sanksi oleh Trump.

Tiongkok juga memberikan sanksi terhadap lima organisasi non pemerintah yang berada di Amerika karena mereka memiliki campur tangan dengan urusan di Hong Kong. Kelima organisasi tersebut adalah The National Endowment for Democracy, The National Democratic Institute for International Affairs, the Internasional Republican Institute, Freedom House dan Human Rights Watch.

Kendati demikian, Tiongkok tetap membuka diri untuk setiap perkembangan industri keuangan. Tiongkok akan terus melakukan dan berusaha mengimplementasikan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase pertama dengan AS.

Gubernur Bank Sentral Tiongkok (PBOC) Yi Gang mengungkapkan, akan menghapus batas kuota untuk melakukan investasi untuk Qualified Foreign Institutional Investors atau QFII dan Renminbi Qualified Foreign Institutional Investors, dan yang terpenting adalah memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan di Amerika seperti American Express, Mastercard, dan Fitch untuk masuk ke dalam pasar Tiongkok.

Tidak hanya itu saja, Tiongkok akan terus berusaha untuk mengimplementasikan secara keseluruhan terkait dengan administrasi yang berhubungan dengan penanaman modal asing dengan pra pembentukan daftar negatif investasi serta menyatukan kebijakan pengelolaan valuta asing terkait dengan pembukaan pasar obligasi di Tiongkok.

“Kami melihat Tiongkok masih terus berupaya membuka dirinya terhadap dunia internasional yang dimana pandangan beberapa dunia internasional terhadap Tiongkok mulai berubah. Entah karena dominasi Tiongkok sebagai salah satu mata rantai pasokan yang terpenting atau karena ekspansifnya Tiongkok dalam kurun beberapa puluh tahun terakhir,” ujar Pilarmas Sekuritas.

Tiongkok juga akan terus berpartisipasi secara konstruktif dalam acara G20 Debt Service Suspension Initiative dan akan memberikan dukungan terhadap negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah.

Yi menyampaikan bahwa Tiongkok memiliki potensi yang sangat besar dan daya tahan yang cukup, sehingga pada paruh kedua tahun ini Tiongkok akan melanjutkan pemulihan ekonominya yang diperkirakan akan mencapai pertumbuhan yang positif secara penuh.

Tiongkok juga akan mengejar kebijakan moneter yang lebih fleksibel pada semester kedua tahun ini sehingga kebijakan tersebut dapat membantu mengatasi perusahaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan serta memastikan para pekerjanya untuk tetap dapat bekerja.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN