Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Suwandi Wiratno, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dalam diskusi  Sumber: BSTV

Suwandi Wiratno, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dalam diskusi Sumber: BSTV

PPKM Dorong Multifinance Kembali Restrukturisasi Pembiayaan

Selasa, 27 Juli 2021 | 04:28 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berpotensi mendorong multifinance kembali melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap para debiturnya. Selain itu, multifinance juga mesti melakukan efisiensi karena sumber dana yang terbatas, sekaligus mesti menggelontorkan biaya-biaya guna memastikan para karyawannya tetap sehat.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyampaikan, sejatinya multifinance sudah optimistis bisa tumbuh lebih baik sebelum adanya PPKM yang berlaku pada Juli 2021. Apalagi sebelumnya pemerintah telah memberikan subsidi PPnBM yang terbukti mendongkrak permintaan penjualan kendaraan roda empat dan memberikan dampak positif bagi multifinance.

"Namun suka atau tidak suka kesehatan adalah yang utama, sehingga penagihan dan pelayanan pada konsumen terganggu. Meskipun kita juga berharap para debitur dengan disiplin tetap membayarkan angsurannya. PPKM ini juga bisa berpotensi restrukturisasi pembiayaan akan timbul lagi. Karena kebijakan ini masih berlaku sampai dengan Maret 2022 mendatang," kata Suwandi pada webinar bertajuk Asset Recovery Strategy During Pandemic, Senin (26/7).

Hasil monitoring APPI sampai dengan 19 Juli 2021, terdapat 167 multifinance yang ikut dalam program restrukturisasi pembiayaan untuk para debiturnya. Sampai saat itu, ada 5,75 juta kontrak pengajuan restrukturisasi pembiayaan, dengan total outstanding pokok mencapai Rp 181,44 triliun dan bunga sebesar Rp 49,01 triliun.

Jika dirinci, terdapat 260,771 kontrak dengan outstanding pokok sebesar Rp 7,62 triliun dan bunga sebesar Rp 184 triliun yang permohonannya masih dalam proses. Kemudian, sudah sebanyak 5,14 juta kontrak dengan outstanding pokok senilai Rp 164,95 triliun dan bunga sebesar Rp 44,91 triliun yang telah disetujui untuk direstrukturisasi. Sisanya pengajuan restrukturisasi pembiayaan sebanyak 353.376 kontrak dengan outstanding pokok Rp 8,87 triliun dan bunga sebesar Rp 2,26 triliun, tidak sesuai atau ditolak.

Selain berpotensi kembali melakukan restrukturisasi, Suwandi mengatakan, PPKM juga menghambat pelayanan kepada konsumen karena banyak dari aparat yang belum paham bahwa multifinance masuk dalam kategori esensial bersama jasa keuangan lain. Selanjutnya, PPKM turut menyebabkan biaya yang besar untuk pengobatan para karyawan multifinance, sebagai upaya memastikan SDM tetap dan kembali sehat.

"Terakhir, dana dari bank juga masih sulit. Itu menjadi salah satu sebab bagi multifinance susah untuk berkembang. Karena multifinance tidak ada dana kalau bank tidak menggelontorkan dananya. Sehingga bank harus kembali percaya dan menjadi mitra multifinance. Di tengah-tengah multifinance kesulitan mendapatkan pendanaan, maka setiap perusahaan harus melakukan efisiensi biaya," ungkap dia.

Oleh karena itu, kata Suwandi, multifinance mesti jitu dalam mencari sumber dana selain dari perbankan. Hal itu akan mendorong multifinance lebih selektif menyalurkan pembiayaan karena dana yang relatif terbatas. Pertumbuhan multifinance juga akan sulit terjadi jika pertumbuhan ekonomi tidak beranjak naik, daya beli masyarakat masih menurun, dan tentu jika perbankan terus enggan mendukung likuiditas multifinance.

Dalam hal ini, APPI terus meyakinkan perbankan bahwa saat ini penyaluran pembiayaan oleh multifinance lebih terukur dengan kehadiran SLIK. Sebab, utang masyarakat kepada jasa keuangan sudah tercatat, sehingga jika ada tunggakan kredit juga akan tercatat. Dengan demikian, sejarah kredit yang buruk itu akan menyulitkan calon debitur kembali mendapatkan pinjaman.

"Multifinance sekarang sangat hati-hati dalam memberikan pembiayaan, sehingga portofolio diproyeksi tidak akan besar lagi, tapi kualitas menjadi baik. Itulah sebabnya kedepan kualitas pembiayaan akan menjadi lebih baik," ungkap dia.

Asset Recovery
Di sisi lain, Suwandi menambahan, multifinance juga terus berupaya untuk melakukan pemulihan aset. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan penagihan (collection) atau penarikan benda jaminan pada setiap portofolio pembiayaan macet. Namun demikian, pihaknya sepakat bahwa penagihan yang dilakukan mesti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kepala Eksekutif bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi. Foto: IST
Kepala Eksekutif bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi. Foto: IST

Pada kesempatan sama, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi menyampaikan, dalam kondisi seperti ini, menjaga aset untuk tetap tumbuh memang tidak mudah. Sejarah adanya krisis, proses recovery memang dihadapkan banyak hambatan dan tantangan. Di dalam skala kecil di perusahaan pembiayaan misalnya, asset recovery melalui penagihan dan sita jaminan bisa terjadi ketika piutang itu sudah sangat sulit untuk kembali.

"Pada prakteknya, kita sering mendengar kabar kurang enak, dimana proses penarikan disertai dengan perbuatan kurang menyenangkan oleh debt collector. Hal itu tentu kurang baik dan akan berimplikasi negatif, baik baik reputasi perusahaan maupun bagi industri multifinance secara umum," kata dia.

Riwinandi mengatakan, multifinance mesti berpatok pada POJK 35/2018 ketika melakukan penagihan pada pembiayaan yang bermasalah. Pihaknya pun mengimbau, untuk melakukan evaluasi atas kebijakan secara menyeluruh, termasuk evaluasi dan kebijakan terkait kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan tadi. Karena penagihan itu memang diperbolehkan asal sesuai dengan SOP dan koordinasi yang baik.

Selain itu, pihaknya melihat agar multifinance juga memperkuat tata kelola dalam rangka penagihan pembiayaan kendaraan bermotor. Perusahaan juga harus memastikan bahwa debt collector sudah dibekali beberapa dokumen penagihan, seperti kartu identitas, sertifikat profesi, surat tugas yang jelas, serta membawa bukti fidusia dari jaminan kendaraan tersebut. Dokumen-dokumen tersebut senantiasa harus dibawa untuk memperkuat aspek legalitas ketika dilakukan upaya penarikan.

Di samping itu, Riswinandi menerangkan, kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang diberikan multifinance sejak tahun lalu cukup memberikan ruang bagi para debitur. Pihaknya pun mengapresiasi keikutsertaan para multifinance yang telah berkenan memberikan relaksasi tersebut. Namun demikian, sektor pembiayaan belum sepenuhnya pulih. Setidaknya piutang pembiayaan sampai bulan Mei 2021 tumbuh negatif 13,69% (yoy) menjadi Rp 351,40 triliun, dibandingkan Mei 2020 sebesar Rp 405,76 triliun. 

"Di sisi lain, kualitas pembiayaan piutang (non performing financing/NPF) juga tetap terjaga dengan baik. Posisi NPF gross Mei 2021 itu 4,05%, NPF netto 1,32%. Sedangkan pada Mei 2020 NPF gross 4,11%, NPF netto sebesar 0,81%. Jadi ada sedikit perbaikan. Kami berterima kasih bahwa pada situasi saat ini perusahaan pembiayaan masih melakukan pencadangan yang cukup baik, sehingga kualitas pembiayaan masih cukup terjaga," kata dia.

Riswinandi berharap, masifnya vaksinasi dan sejumlah stimulus dari pemerintah bisa kembali mendongkrak kinerja multifinance. Terutama terkait dengan pembiayaan multiguna seperti kendaraan bermotor yang memiliki porsi hingga 60% dari total piutang pembiayaan multifinance.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN