Menu
Sign in
@ Contact
Search

UU Tipikor Harmonisasikan PP dan Sediakan Lapas

Selasa, 3 Mei 2011 | 11:11 WIB
Antara (redaksi@investor.id)

JAKARTA - Undang-Undang (UU) tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hanya memberikan tugas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) untuk mengharmonisasikan Peraturan Pemerintah (PP) dan menyediakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Kalau masalah sumber daya manusia terutama hakim tipikor, itu menjadi kompetensi MA. Kemkumham hanya mengharmonisasikan PP dan penyediaan lapas. Kita siap saja," kata Menkumham Patrialis Akbar, di Jakarta, Selasa.

Ia menyatakan, kementeriannya siap memenuhi UU Tipikor itu. Saat ini, kata Menkumham, sudah tersedia rumah tahanan (rutan) khusus tipikor di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.

Ia membenarkan bahwa kondisi lapas dan rutan di Tanah Air telah kelebihan muatan. Namun, rutan khusus tipikor di Rutan Cipinang masih cukup ruang. "Untuk tahanan tipikor masih banyak tempat, jangan khawatir," katanya.

Ia mengatakan, kebutuhan rutan khusus tipikor masih bisa dipenuhi di Rutan Cipinang terkait mulai adanya Pengadilan Khusus Tipikor di beberapa daerah.

Sekalipun sidang dilakukan di daerah masing-masing, katanya, tetapi jika ketentuan penahanannya di Rutan Cipinang, hal itu tentu harus dituruti.

Ia mengemukakan, saat ini kebutuhan menambah rutan tipikor tidak terlalu mendesak mengingat sudah ada empat pengadilan khusus tipikor.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengisyaratkan pesimistis mampu membentuk Pengadilan Khusus Tipikor di 33 provinsi hingga batas waktu Oktober 2011. MA merasa kesulitan mencari hakim "ad hoc" tipikor.

Selain itu, persoalan uang kehormatan untuk hakim "ad hoc" tipikor yang belum terbayar hingga saat ini membuat MA khawatir peminat hakim "ad hoc" makin sedikit.

"Kami pesimistis (bisa terbentuk, red.) kalau pemerintah tidak memberi dana secara tepat waktu. Kalau pelit mengeluarkan anggaran, saya khawatir target tidak terpenuhi," kata Ketua Muda Bidang Pidana Khusus MA, Djoko Sarwoko.

Selama hampir satu setengah tahun, sejak UU Pengadilan Tipikor disahkan Oktober 2009, MA baru mampu membentuk Pengadilan Tipikor di Semarang (Jawa Tengah), Bandung (Jawa Barat), dan Surabaya (Jawa Timur).

Padahal, semula MA menargetkan tujuh Pengadilan Tipikor terbentuk hingga Desember 2010. (gor/ant)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com