Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Wapres: Dinasti Politik Belum Tentu Korup

Jumat, 6 Januari 2017 | 16:58 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dinasti politik atau kepemimpinan yang berlanjut oleh keluarga tidak berarti semuanya buruk dan korup.

"Soal dinasti itu, yang korup ada, tapi ada yang tidak. Ada juga yang pemerintahan yang katakanlah bukan dinasti ada juga yang kena masalah. jadi jangan langsung bahwa suatu pemerintahan yang berlanjut oleh keluarga langsung dianggap salah, karena itu terjadi di mana mana," kata Wapres di Jakarta, Jumat.

Wapres mengatakan hal tersebut menanggapi masih adanya dinasti politik di sejumlah daerah seperti di Kabupaten Klaten dan Cimahi.

Wapres menambahkan keberlanjutan pemerintahan oleh keluarga bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi dimana-mana, contohnya seperti di Singapura. Lee Kwan Yew menjabat sebagai Menteri Mentor, sebuah jabatan yang dibentuk di bawah kepemimpinan anaknya, Lee Hsien Loong, yang menjadi PM ketiga pada 12 Agustus 2004.

Begitu juga George Bush di Amerika, Yasuo Fukuda Perdana Menteri Jepang yang merupakan putra sulung Takeo Fukuda, Perdana Menteri Jepang ke-67 (1976-1978). Contoh lainnya seperti di India dan Malaysia.

"Ini biasa saja, apalagi India, ada Ghandi dan Nehru. Dan UU kita memperbolehkan, karena ini dianggap hak asasi manusia, saya kira itu," ujar dia.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Klaten Sri Hartini dan tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat (30/12/2016).

Dari OTT di Klaten, KPK menyita uang dalam kardus sekitar Rp2 miliar ditambah US$ 100 dan sejumlah dokumen. Penangkapan diduga berkaitan dengan pengisian jabatan di sejumlah posisi di Pemkab Klaten.

Sri Hartini merupakan Bupati Klaten periode 2016 - 2021 yang baru dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. Politikus PDI Perjuangan itu berpasangan dengan Wakil Bupati Klaten terpilih Sri Mulyani.

Sebelum menjadi Bupati Klaten, Sri Hartini merupakan Wakil Bupati Klaten 2010 - 2015 dan berpasangan dengan Bupati Sunarna yang menjabat dua periode (2005 - 2015). Sunarna tidak lain adalah suami Sri Mulyani.

Sri Hartini adalah istri mantan Bupati Klaten Haryanto Wibowo periode 2000 - 2005. Haryanto pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan buku paket tahun ajaran 2003/2004 senilai Rp4,7 miliar dan penggunaan dana APBD untuk perjalanan ke luar negeri. Kasus ini diberhentikan karena Haryanto meninggal dunia.

Sebelumnya KPK juga menangkap Wali Kota Cimahi Atty Suharty dan suaminya yang Wali Kota Cimahi 2002-2012 M. Itoc Tochija.

Atty dan Itoc dalam perkara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait dengan pembangunan Pasar Atas Baru tahap II di Cimahi senilai Rp57 miliar. (ant/gor)





Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN