Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Menko PMK Minta Dukungan Pemda Atasi Penyakit Berbiaya Tinggi

Selasa, 7 November 2017 | 07:29 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rapat tingkat menteri terkait pengendalian deficit keuangan BPJS Kesehatan.

 

Menko PMK memaparkan rakor difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal BPJS Kesehatan, yaitu: efisiensi operasional BPJS Kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi sharing pemda, melalui Pojok Rokok untuk pelayanan kesehatan, optimalisasi sharing BPJS Ketenagakerjaan untuk penyakit akibat kerja.

 

Berbagai upaya tersebut akan segera dilaporkan oleh Menko PMK kepada Presiden. Dia juga meminta Pemda untuk ikut aktif membantu memberikan layanan kesehatan katastropik atau penyakit berbiaya tinggi dan secara komplikasi dapat membahayakan jiwa penderitanya.

 

“Saya harap peran Pemda ke depannya bisa ikut aktif, bukan hanya melakukan preventif dan promotif saja, tetapi juga uang yang ada di Pemda itu bisa digunakan untuk melakukan pelayanan kesehatan katastropik,” ujar Menko PMK usai rapat di Kantor Kemenko PMK, Senin (6/11).

 

Hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan.

 

Puan menjelaskan, Program Jaminan Kesehatann Nasional (JKN) merupakan salah satu agenda prioritas Pemerintah dalam Program Indonesia Sehat. Pemerintah membayar iuran 92.4 juta penduduk agar memperoleh Jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Peserta JKN saat ini mencapai angka 172 juta penduduk (66%). Iuran BPJS saat ini dipandang masih di bawah nilai aktuaria.

 

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk dapat menjaga kapasitas fiskal BPJS Kesehatan berkesinambungan. Pada Rapat Tingkat Menteri 25 Juli 2017 lalu, telah diidentifikasi bauran kebijakan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kapasitas fiskal BPJS Kesehatan yang meliputi: target cakupan Kesehatan Semesta Tahun 2019, Iuran PBI tetap, Iuran Non PBI Tetap, Kendali mutu dan kendali biaya, strategic purchaser, cost sharing, masa tunggu Peserta, dan sharing Pemda dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

Dalam kesempatan tersebut, Puan mengatakan meski mengalami defisit, namun BPJS masih bisa menanggung klaim masyarakat yang berobat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai pelayanan dan tagihan yang akan dilakukan BPJS.

 

“Kami pastikan bahwa walaupun kemudian ada indikasi defisit BPJS kesehatan, kami pastikan bahwa pelayanan dengan masyarakat akan kami lakukan,” kata Puan. (is)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN