Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Foto: Kemkominfo

Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Foto: Kemkominfo

Kemkominfo Akan Berkoordinasi dengan K/L Untuk Susun Regulasi Publisher Right

Senin, 8 Februari 2021 | 13:20 WIB
Lenny Tristia Tambun (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain dalam menyusun berbagai regulasi untuk merespon tuntutan perkembangan atau kemajuan digital. Salah satunya adalah rencana penyusunan regulasi tentang publisher right.

Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate saat menjadi pembicara dalam acara Konvensi Nasional Media Massa dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) secara virtual, Senin (8/2/2021).

“Kami akan berkoordinasi dengan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga lain yang terkait menyusun beragam regulasi untuk merespon tuntutan perkembangan atau kemajuan digital, seperti ya rencana tentang regulasi publisher right yang hari ini dibicarakan,” kata Johnny G Plate.

Tidak berhenti disitu saja, lanjut Johnny, Kemkominfo juga terus berupaya untuk menciptakan regulasi yang mendukung industri media secara berkelanjutan. Upaya-upaya ini tentu tidak mudah, tetapi saat ini Pemerintah sudah memiliki beberapa undang-undang (UU) dan peraturan yang dapat melindungi dan meningkatkan peran industri media.

Salah satunya yakni UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengesahan UU tersebut dapat mempercepat proses digitalisasi media, termasuk digitalisasi penyiaran. Dalam UU Cipta Kerja juga disebutkan berbagai aturan untuk menjaga agar pemanfaatan sektor hilir industri Indonesia dapat digunakan lebih baik.

“Melalui proses ini, konten informasi yang disebarkan insan pers dan media juga dapat terdigitalisasi. Sehingga cakupannya dapat lebih luas dengan kualitas siaran yang lebih baik. Ini kami khususkan bagi digital broadcast,” ujar Johnny G Plate.

Dijelaskannya, secara lebih teknis melalui teknologi enkripsi pada penyiaran digital, konten-konten siaran tersebut akan semakin terlindungi dari upaya retransmisi siaran tanpa hak serta pelanggaran hak reproduksi konten lain yang kerap dialami insan pers.

Sebagai upaya mitigasi pelanggaran hak cipta media di ranah digital, Johnny mengungkapkan, pemerintah telah memiliki regulasi penanganan konten digital melalui UU Nomor 9 tahun 2016 terkait informasi transaksi elektronik. Beleid lainnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menkominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.

“Keberadaan aturan-aturan ini, salah satunya untuk menjaga konvergensi di sektor industri pers penyiaran. Ini salah satu yang menjadi tindak lanjut dari pertemuan kita tahun lalu. Tahun yang lalu, banyak sekali isu, harapan dan topik terkait bagaimana konvergensi hidup berbarengan playfield yang lebih seimbang antara media konvensional dengan new comer,” papar Johnny G Plate.

Editor : Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com