Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bambang Brodjonegoro.

Bambang Brodjonegoro.

JADI MENRISTEK TERAKHIR

Bambang Brodjonegoro Sang Arsitek Ibu Kota Negara Baru

Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro yang akrab disapa kalangan wartawan dengan sebutan Pak Bambang, dipastikan menjadi orang terakhir yang menjabat Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) dalam pemerintahan di republik ini.

Kepastian itu diperoleh setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pada 9 April 2021 menyetujui permintaan perubahan nomenklatur disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui surat Nomor R-14/Pres/03/2021 tentang Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Berdasarkan surat yang dilayangkan, Presiden Jokowi bermohon kepada DPR  agar  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditingkatkan menjadi Kementerian Investasi, serta Kementerian Dikbud menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Perubahan itu diajukan karena berdasarkan Pasal 19 (1), Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  2008 tentang Kementerian Negara, pengubahan nomenklatur sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian/Lembaga  (K/L) harus melalui pertimbangan dan persetujuan DPR.

Pada 9 April 2021, DPR menyetujui untuk penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Akibat perubahan nomenklatur K/L, kini tidak ada lagi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN). Yang tersisa adalah BRIN. Sesuai fungsi dan perannya, BRIN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lalu, di manakah posisi Bambang Brodjonegoro setelah pemerintah resmi meleburkan Kementerian Ristek dileburkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta BRIN ditetapkan sebagai lembaga negara non kementerian?  

Santer terdengar kabar bahwa Presiden Jokowi telah memanggil

Bambang yang memiliki kepakaran dan pengalaman di bidang ekonomi, untuk membahas tentang rencana penempatannya sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Pada pertemuan itu, sepertinya Bambang belum memberikan jawaban konkret, apakah ia bersedia atau menolak jabatan itu. Selain Bambang, ada juga nama lain yang disebut-sebut berpotensi menempati posisi itu. Figur itu adalah Basuki Tjahaja Purnama, mantan Gubernur DKI Jakarta  yang kini menjabat Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Seiring bergulirnya waktu, menjelang pelantikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beserta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (28/4/2021), beredar kabar bahwa Bambang tidak bersedia alias menolak untuk diangkat sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Sesungguhnya, banyak jasa lelaki kelahiran 3 Oktober 1966 ini.

Berprestasi Akademis   

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) / Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro
 Bambang Brodjonegoro

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) yang dikenal sebagai arsitek rencana pembangunan Ibu Kota Negara  baru yang berlokasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur memilih untuk menekuni posisinya di dunia akademik. Pada tahun 2019, Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Banyak yang kecewa dan sedih atas keputusan Bambang, yang dikenal berprestasi di bidang akademis dan berhasil meraih jabatan penting di pemerintahan. 

Padahal, berbagai kalangan di dalam negeri maupun luar negeri mengakui peran aktifnya dalam perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara, khususnya  dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Kabinet Kerja jilid I pemerintahan Presiden Jokowi.

Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas, sejumlah pos penting di pemerintahan pernah dipercayakan kepadanya. Pada era  pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),  ia  diangkat  sebagai Wakil Menteri Keuangan  pada Kabinet Indonesia Bersatu (2013-2014).

Terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden – wakil presiden, periode 2014-2019, menempatkan  Bambang  pada kursi Menteri Keuangan.

Saat menjabat  Menteri Keuangan, namanya mencuat  menyusul kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang dikeluarkannya. Setelah selama dua tahun menempati kursi nomor satu di Kementerian Keuangan, Presiden Jokowi menggeser kursinya ke posisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Selanjutnya,  Bambang ditugaskan sebagai Menteri Riset dan Teknologi merangkap Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), yang bertugas untuk  mengembangkan riset dan   inovasi  untuk mendukung arus masuk investasi, penciptaan lapangan kerja baru, dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN