Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sumber: BSTV

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sumber: BSTV

Pemprov DKI Kaji Permintaan Presiden Sekolah Tatap Muka Mulai Juli

Senin, 7 Juni 2021 | 22:53 WIB
Yustinus Paat (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id  - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mengkaji secara komprehensif permintaan Presiden Joko Widodo untuk memulai sekolah tatap muka pada Juli 2021 mendatang. Yang jelas, kata Riza, permintaan dan arahan dari Presiden Jokowi menjadi pertimbangan penting Pemprov dalam memutuskan sekolah tatap muka.

“Semua keputusan yang diambil oleh kami, Pemprov, Pak Gubernur (Anies Baswedan) selalu mendengarkan masukan, berdialog dari berbagai pihak, tidak terkecuali pemerintah pusat,” ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/6/2021).

Riza mengatakan, permintaan Presiden Jokowi akan dikaji oleh Pemprov DKI bersama dengan Fokompimda, epidemiolog, LSM terkait, para ahli, dan para pakar terkait. Salah satu faktor yang menentukan adalah perkembangan kasus Covid-19 untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para peserta didik.

“Nanti kita lihat. saya kira Pak Jokowi juga mendapatkan masukan dan memberikan perhatian,” tandas dia.

Riza mengakui bahwa pihaknya masih khawatir dengan peningkatan kasus Covid-19 jika sekolah tatap muka dibuka secara keseluruhan di Jakarta. Apalagi, kata dia, di beberapa negara terjadi lonjakan kasus Covid-19 pada anak-anak ketika sekolah tatap muka dibuka.

“Setahun ini kami belum membuka secara langsung tapi secara online. Alhamdulillah beberpaa bulan ini teman-teman sudah tahu kami melakukan uji coba hybrid dengan terbatas. Ke depan, sekarang sudah ada PPDB kita evaluasi bagaimana caranya, apakah nanti jumlah harinya kita atur seperti uji coba, jumlah jamnya dilihat, nanti mata pelajaran mana yang diujikan secara langsung, kemudian jumlah hari, kapasitas per kelasnya semua kita akan atur,” pungkas Riza.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaksanaan sekolah tatap muka yang akan dilakukan pada Juli 2021 mendatang harus dijalankan dengan ekstra hati-hati.

Demikian disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/6/2021).

"Bapak presiden tadi mengarahkan, pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati hati,” kata Budi Gunadi Sadikin.

Penjelasan Menkes Budi Gunadi Sadikin terkait perkembangan penanganan Covid-19, Senin (7/6/2021).. Sumber: BSTV
Penjelasan Menkes Budi Gunadi Sadikin terkait perkembangan penanganan Covid-19, Senin (7/6/2021).. Sumber: BSTV

Dijelaskan Budi, metode pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara terbatas. Maksimal siswa yang hadir di sekolah sebanyak 25% dari total jumlah siswa di sekolah tersebut. Dan, metode ini dilakukan maksimal dua hari dalam seminggu.

"Tatap mukanya dilakuan tatap muka secara terbatas. Terbatasnya itu apa, Pertama hanya boleh maksimal 25% dari murid yang hadir. Tidak boleh lebih dari dua hari seminggu. Jadi seminggu hanya dua hari boleh maksimal melakukan tatap muka,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Lalu, waktu kegiatan pembelajaran tatap muka hanya dilakukan maksimal dua jam, tidak boleh lebih. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster sekolah.

"Maksimal sekali datang hanya boleh dua jam. Jadi dipastikan oleh beliau (Presiden) bahwa pendidikannya dilakukan dengan metode tatap muka yang terbatas,” terang Budi Gunadi Sadikin.

Selanjutnya, syarat lainnya, Budi mengungkapkan, guru-guru harus sudah divaksin terlebih dahulu, sebelum pembelajaran tatap muka dimulai. Karena itu, mantan Wamen BUMN ini meminta kepala daerah untuk memprioritaskan vaksinasi kepada guru-guru dan lansia.

"Tugas kami diberikan juga kepada pak panglima dan Kapolri, semua guru sudah harus selesai di vaksin sebelum dimulai (tatap muka). Jadi mohon kepada kepala daerah karena vaksin kita kirim kepada kepala daerah, prioritaskan guru dan lansia, terutama guru-guru itu harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas dilaksanakan,” jelas Budi Gunadi Sadikin.

Kendati sudah diperbolehkan, namun izin pembelajaran tatap muka harus ditentukan oleh orangtua murid, bukan pihak sekolah. "Opsi untuk menghadirkan anak ke sekolah adalah ditentukan oleh orang tua,” ungkap Budi Gunadi Sadikin.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN