Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen IKP Kemkominfo Usman Kansong. (IST)

Dirjen IKP Kemkominfo Usman Kansong. (IST)

Aneka Jurus Kominfo Berantas Hoaks di Media Sosial

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 15:25 WIB
Bayu Marhaenjati

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menempuh sejumlah  langkah stregis  guna menangkal serta mengatasi penyebaran hoaks di media sosial. Pilihannya mulai dari literasi digital, menyaring konten hoaks hingga memblokirnya.

"Pemerintah dalam hal ini Kominfo melakukan langkah-langkah dari middle stream, up stream, down stream, dari hulu ke hilir untuk memberantas hoaks," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong, dalam program Polemik Trijaya yang disiarkan secara daring, Sabtu (23/10/2021).

Dikatakan Usman, dari hulu Kominfo memberikan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terjebak, tidak membuat dan tidak menyebarkan hoaks. "Kemudian, di tengah, middle stream-nya, kita memiliki EA yang kita sebut AIS yang berfungsi meng-crowling (mengais), menjaring hoaks-hoaks, termasuk konten negatif, termasuk seperti pinjol (pinjaman online) ilegal, perjudian, pornografi. Ada juga tim yang memantau 24 jam, medsos dan platform. Lalu masyarakat juga boleh melaporkan kepada Kominfo, ada aduankonten.id," ungkapnya.

Usman menyampaikan, di sisi hilir, Kominfo melakukan tiga langkah. Pertama adalah kontra narasi. Selanjutnya, melakukan take down atau memblokir. "Takedown, Istilahnya memblokir. Pinjol online itu dari 2018 sampai 10 Oktober 2021, ada 4.874 yang kita blokir, bukan hanya pinjol ilegal, termasuk di dalamnya investasi bodong," katanya.

Menurut Usman, langkah ketiga berkoordinasi dengan polisi untuk melakukan penegakan hukum. Tapi jumlahnya kecil sekali. "Misalnya dalam kasus hoaks tentang vaksin saja itu ada 1.400 hoaks. Itu nol yang dilakukan penegakan hukum. Semuanya hanya kita takedown. 

Kita bekerjasama dengan platform global. Pasti. Kenapa? Karena yang bisa men-takedown ya mereka. Kita tidak bisa men-takedown, karena itu kita bekerja sama dengan mereka kita akan meminta mereka untuk men-takedown. Salah satunya yang terbaru Aktual TV itu sudah di-takedown dari Youtube, itu atas permintaan pemerintah," jelasnya.

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN