Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria  Foto: Yustinus Patris Paat

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Foto: Yustinus Patris Paat

DKI Tunggu Jawaban Menaker soal Usulan Revisi UMP 2022

Rabu, 1 Desember 2021 | 11:33 WIB
Yustinus Paat

JAKARTA, investor.id  - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya masih menunggu jawaban dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah soal revisi dan perbaikan upah minimun provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2022.

Riza mengaku optimistis Menaker akan mempelajari dan merespon dengan baik surat yang sudah dikirim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal peninjauan kembali formula penetapan UMP 2022.

“Kita (sudah mengirimkan) surat agar ada revisi dan perbaikan (formula penetapan UMP). Kami masih menunggu, kami yakin pemerintah pusat, kemenaker akan mempelajari dan respons dengan baik,” ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Riza mengatakan untuk mengubah formula penetapan UMP, maka perlu mengubah regulasinya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pasalnya, tutur dia, kenaikan UMP 2022 sangat kecil dan tidak adil dengan formula yang diatur dalam PP 36 Tahun 2021.

“Jadi kalau ingin perbaiki (UMP 2022), regulasi harus diperbaiki,” tandas dia.

Riza mengaku sebenarnya buruh dan pengusaha tidak masalah jika UMP 2022 diperbaiki atau direvisi. Bahkan, dia mengklaim buruh dan pengusaha tidak menjadi masalah jika kenaikan UMP 2021 naik di angka 5%.

“Para buruh memahami dan mengerti. Kami ingin buruh lebih baik, lebih sejahtera, juga pengusaha, dan masyarakat Jakarta namun semuanya harus sesuai aturan dan ketentuan yang ada,” ungkap Riza.

Lebih lanjut, Riza juga merespons soal penilaian bahwa surat Gubernur Anies untuk mengubah PP 36 Tahun 2021, salah alamat karena Menaker tidak mempunyai wewenang untuk mengubah PP. Menurut Riza, pihaknya mengirimkan surat ke Menaker karena kementerian yang dipimpin oleh Ida Fauziyah merupakan kementerian yang mengurus buruh atau pekerja.

“Ya kan kita pempus ada aturannya ya. Karena ini masalah buruh, sektor tenaga kerja, termasuk buruh ada di kementerian (ketenagakerjaan), makanya kami bersurat ke situ,” pungkas Riza. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN