Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung Kejaksaan Agung.

Gedung Kejaksaan Agung.

Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Penyewaan Pesawat Garuda

Rabu, 12 Januari 2022 | 12:31 WIB
Aulia ,Fana Suparman

JAKARTA, investor.id   - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyelidiki dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Garuda Indonesia. Penyelidikan ini dilakukan melalui Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-25/F.2/Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021.

Kejagung menduga, terdapat mark up dalam penyewaan pesawat Garuda Indonesia yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan waktu perjanjian tahun 2013 sampai dengan saat ini. Tak hanya itu, Kejagung juga menduga adanya manipulasi data dalam laporan penggunaan bahan bakar pesawat. 

"Membuka penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PT Garuda Indonesia berupa mark up penyewaan pesawat Garuda Indonesia yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan waktu perjanjian tahun 2013 sampai dengan saat ini dan manipulasi data dalam laporan penggunaan bahan bakar pesawat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (12/1/2022).

Garuda Indonesia di Bandara Adisoetjipto Yogyakarta. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana
Garuda Indonesia di Bandara Adisoetjipto Yogyakarta. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana

Leonard menjelaskan, berdasarkan rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) tahun 2009-2014 terdapat rencana kegiatan pengadaan penambahan armada sebanyak 64 pesawat, yang akan dilaksanakan oleh PT Garuda Indonesia baik dengan menggunakan skema pembelian (financial lease) dan sewa (operation lease buy back) melalui pihak lessor

Sumber dana yang digunakan dalam rencana penambahan jumlah armada tersebut dengan menggunakan Lessor Agreement, yakni pihak ketiga akan menyediakan dana. Selanjutnya PT Garuda Indonesia akan membayar kepada pihak lessor dengan cara pembayaran secara bertahap dengan memperhitungkan waktu pengiriman terhadap inflasi.

"Bahwa selanjutnya atas RJPP tersebut direalisasikan beberapa jenis pesawat," ucap Leonard.

Sejumlah pesawat yang direalisasikan tersebut di antaranya ATR 72-600 sebanyak 50 unit pesawat dengan rincian pembelian lima unit pesawat dan sewa 45 unit pesawat. Kemudian, CRJ 1000 sebanyak 18 unit pesawat dengan pembalian enam unit pesawat dan penyewaan 12 unit pesawat lainnya.

"Bahwa bussiness plan procedure dalam pengadaan atau sewa pesawat di PT Garuda Indonesia adalah direktur utama akan membentuk tim pengadaan sewa pesawat/tim gabungan yang melibatkan personal dari beberapa direktorat di antaranya teknis, niaga, operasional dan layanan/niaga yang akan melakukan kajian dan dituangkan dalam bentuk paper hasil kajian," papar Leonard.

Feasibility study (FS) pengadaan dan penyewaan pesawat itu disusun oleh tim atas masukan oleh direktorat terkait yang mengacu pada bisnis plan setelah dibahas dalam pembahasan anggaran harus inline dengan perencanaan armada dengan alasan feasibility/riset/kajian/tren pasar/habit penumpang yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Bahwa atas pengadaan atau sewa pesawat tersebut diduga telah terjadi peristiwa pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan menguntung pihak Lessor," tegas Leonard.

Proses penyelidikan yang dilakukan Kejagung diyakini bakal bertambah kuat. Hal ini mengingat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga telah menyerahkan laporan dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia pada Selasa (11/1/2022) kemarin.

Menteri BUMN Erick Thohir berikan penjelasan terkait Garuda Indonesia. Sumber: BSTV
Menteri BUMN Erick Thohir berikan penjelasan terkait Garuda Indonesia. Sumber: BSTV

Dalam keterangannya di Kejagung, Erick Thohir menyampaikan pihaknya memang sedang merestrukturisasi dan mentransformasi perusahaan-perusahaan pelat merah, termasuk PT Garuda Indonesia. Dikatakan, pihaknya menemukan sejumlah bukti dugaan korupsi terkait proses pengadaan pesawat.

“Secara data-data valid, memang dalam proses pengadaan pesawat terbarunya, leasing-nya, itu ada indikasi korupsi," kata Erick.

Erick memaparkan, dugaan korupsi di tubuh maskapai Garuda terjadi dalam pengadaan pesawat dari produsen yang berbeda-beda. Salah satunya pengadaan pesawat ATR 72-600.

“Khususnya hari ini yang disampaikan Pak Jaksa Agung, adalah ATR 72-600," ucap Erick.

Menteri BUMN Erick Thohir di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (11/1).
Menteri BUMN Erick Thohir di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (11/1).

Dalam laporannya ini, Erick juga menyampaikan sejumlah bukti di antaranya hasil audit investigasi, yang dilakukan oleh Kementerian BUMN terhadap PT Garuda Indonesia. Untuk itu, Erick meminta Kejaksaan untuk menyelidiki dugaan korupsi di tubuh Garuda Indonesia.

"Jadi bukan tuduhan, karena kita sudah bukan eranya lagi saling menuduh, tetapi mesti ada fakta yang diberikan," katanya.

Erick meyakini laporan yang disampaikannya memperkuat proses penanganan perkara yang sedang dilakukan Kejagung.

"Tadi Pak Jaksa Agung menyampaikan bahwa tentu dari laporan yang sudah menjadi penyelidikan dan kami melengkapi, apalagi didapatkan data dari BPKP tentu hari ini ATR 72-600 yang sedang diselidiki. Apakah ada pengembangan dari proses daripada pengadaan terbang lain, dimungkinkan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, dugaan korupsi yang dilaporkan Erick terkait pengadaan pesawat ATR 72-600. Dugaan korupsi itu terjadi di Garuda Indonesia saat dipimpin Emirsyah Satar.

"Untuk 72-600 ini zaman ES (Emirsyah Satar) ya. Dan ES masih ada di dalam tahanan," katanya.

Burhanuddin menekankan pihaknya mendukung penuh Erick Thohir yang sedang melakukan upaya bersih-bersih di BUMN. Selain Garuda, kerja sama juga dilakukan Kejagung dan Kementerian BUMN terkait perkara korupsi Asabri dan Jiwasraya.

"Bagaimana pun juga bahwa sinergisitas antara kami dan Kementerian BUMN harus tetap kita jaga," katanya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN