Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho. Foto: Istimewa

Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho. Foto: Istimewa

Gerakan HMS Berharap Satgas BLBI Kerja Lebih Optimal Kejar Rp 110 Triliun

Kamis, 20 Januari 2022 | 14:10 WIB
Yustinus Paat

JAKARTA, investor.id  - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho menilai Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dalam mengembalikan hak rakyat dari para obligor belum bekerja secara optimal. Hardjuno berharap mereka bekerja lebih optimal lagi agar target Rp 110 triliun tercapai.

"Kita harap Tim Satgas BLBI bekerja lebih optimal lagi dan harus mempunyai strategi yang jitu agar uang negara yang diperoleh lewat fasilitas BLBI itu dapat dikembalikan ke negara," ujar Hardjuno kepada Beritasatu.com, Kamis (20/1/2022).

Hardjuno mengatakan kerja yang tidak optimal ini terlihat dari uang atau Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) dan aset berupa tanah hingga saat ini hanya senilai Rp 9,82 triliun. Padahal, kata dia, Tim Satgas BLBI ini telah efektif bekerja dalam waktu yang cukup lama  sekitar tujuh bulan.

"Jadi, kalau kita berbicara soal target, belum terpenuhi. Angka Rp 9,82 triliun ini belum mencapai 10% dari target Rp 110 triliun. Ini belum signifikan. Tujuh bulan ini, berapa biaya yang sudah dikeluarkan. Kan tidak sedikit. Jangan sampai ada anggapan masyarakat, Satgas BLBI tidak bekerja," tandas dia.

Hardjuno mengakui bahwa, Tim Satgas BLBI ini masih punya ruang dan waktu untuk mengejar angka Rp 110 triliun ini. Pasalnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor VI tahun 2021, masa berlaku sejak Keppres ditetapkan, yakni pada 6 April 2021 dan akan bertugas hingga 31 Desember 2023 mendatang.

Namun, kata Hardjuno, Tim Satgas BLBI tetap harus meningkatkan kinerja karena uang APBN yang dipakai untuk membiayai Tim Satgas BLBI sangat besar sekali. Sementara, hasil yang dicapai Satgas BLBI ini tidak signifikan.

"Saya minta Satgas BLBI ini untuk memompa lagi kerja tim. Apalagi, masa tugas Satgas BLBI ini sangat terbatas," tuturnya.

Lebih lanjut, dia berharap agar Pansus BLBI DPD RI mengawal kerja Satgas BLBI ini. Hal ini penting agar hasil yang didapatkan sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

"Saya minta Pansus BLBI DPD RI harus melakukan supervisi atas kinerja Satgas BLBI ini agar target angka Rp 110 Triliun ini bisa dicapai," pungkasnya. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN