Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ibu Kota Negara (IKN) baru. Foto: Instagram @jokowi

Ibu Kota Negara (IKN) baru. Foto: Instagram @jokowi

Saat Pindah IKN Aset Pemerintah di Jakarta Tetap Dikelola Negara

Sabtu, 22 Januari 2022 | 14:38 WIB
Yustinus Paat

JAKARTA, investor.id   - Anggota Pansus RUU IKN Zulfikar Arse Sadikin mengatakan bahwa aset-aset pemerintah pusat seperti perkantoran di DKI Jakarta tetap dikelola olen negara usai ibu kota negara pindah ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pengelolaannya, kata Arse, mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Nanti aset-aset atau barang milik negara tersebut tidak dibiarkan, tetapi dikelola oleh negara, misalnya oleh BUMN atau swasta,” ujar Arse kepada Beritasatu.com, Jumat (21/1/2022).

Arse mengatakan, semua ketentuan tata kelola barang milik negara usai IKN pindah ke Kalimantan Timur sudah diatur dalam UU IKN. “Nanti dicek yah, di UU IKN yang sudah disahkan,” kata Arse.

Jika merujuk pada draf RUU UU IKN terakhir yang diterima Beritasatu.com sebelum disahkan, tata kelola barang milik negara (BMN) ini diatur pada Pasal 27 hingga Pasal 29 UU IKN beserta penjelasannya. Dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa barang BMN dikelola dengan mekanisme pemindahtangan dan pemanfaatan oleh Kementrian Keuangan atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan disebutkan bahwa pemindahtangan tersebut dilakukan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah Pusat. Sementara pemfaatan dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI), dan bangun guna serah/bangun serah duna (BGS/BSG).

Berikut ini pasal-pasal yang mengatur tentang BMN dalam UU IKN:

Pasal 1 poin 14

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 27

Dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara, Barang Milik Negara yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajib dialihkan pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 28

(1) Dalam rangka pembangunan di IKN Nusantara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara, pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(2) Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan:

a. pemindahtanganan; dan/atau

b. pemanfaatan.

(3) Pemindahtanganan barang milik negara yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak boleh dilakukan terhadap barang yang memiliki kriteria:

a. cagar budaya;

b. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan

c. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 29

(1) Dalam rangka pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, pemilihan badan usaha dapat dilakukan dengan cara:

a. penunjukan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara; dan/atau

b. tender.

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan dengan persetujuan Presiden.

(5) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilaporkan kepada DPR sesuai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara.

(6) Dalam rangka pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, pemilihan badan usaha dapat dilakukan dengan cara:

a. penunjukan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara; dan/atau

b. tender.

Penjelasan UU IKN

Pasal 27

Pengalihan pengelolaan Barang Milik Negara kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara ditujukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara

Pasal 28 ayat (2)

Pengelolaan Barang Milik Negara antara lain meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, pemindahtanganan, dan penghapusan

Huruf a: yang dimaksud dengan “pemindahtanganan” adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara.

Huruf b: yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 29 ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan “tender” adalah termasuk beauty contest sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN