Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkumham Yasonna H Laoly. Sumber: BSTV

Menkumham Yasonna H Laoly. Sumber: BSTV

Bikin Koruptor Gentar, Ini Perjalanan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Selasa, 25 Januari 2022 | 15:42 WIB
Fana Suparman (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id   - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura, di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022). Perjanjian itu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika, dan terorisme.

Yasonna menjelaskan, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif atau berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya hingga selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

“Perjanjian Ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar (deterrence) bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura,” kata Yasonna dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Guru besar ilmu kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu menyatakan, terdapat 31 jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi berdasarkan perjanjian ini. Beberapa di antaranya, tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme, dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme. 

Perjanjian ini telah diperjuangkan pemerintah Indonesia sejak 1998. Berikut perjalanan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura hingga ditandatangani Yasonna Laoly yang disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Joko Widodo (Jokowi) dan PM Singapura, Lee Hsien Loong di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022):

1. Upaya pembentukan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura mulai diupayakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1998 dalam setiap kesempatan, baik dalam pertemuan bilateral maupun regional dengan pemerintah Singapura.

2. 16 Desember 2002. Bertempat di Istana Bogor, Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dan Perdana Menteri Singapura Goh Chok Thong melakukan pertemuan bilateral guna membahas hal terkait pengembangan kerja sama kedua negara di segala bidang. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah tercapainya kesepakatan bahwa Indonesia dan Singapura akan menyusun action plan/rencana aksi pembentukan Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura.

3. 27 April 2007. Bertempat di Istana Tampaksiring, Bali, Indonesia, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Hasan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Singapura, George Yeo menandatangani perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang disaksikan oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

4. Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura yang ditandatangani pada tahun 2007 tersebut tidak dapat diberlakukan oleh kedua negara karena pemerintah Indonesia dan Singapura belum meratifikasi perjanjian tersebut.

Hal ini karena Indonesia dan Singapura sepakat agar pengesahan perjanjian ekstradisi dilakukan secara paralel dengan pengesahan perjanjian kerja sama keamanan Indonesia-Singapura. Dalam perkembangannya, Komisi I DPR periode 2004 – 2009 dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri pada 25 Juni 2007, menolak untuk mengesahkan perjanjian kerja sama keamanan yang telah ditandatangani sehingga berdampak pada proses ratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura.

8 Oktober 2019. Dalam Leaders’ Retreat Indonesia – Singapura dibahas kembali tentang persetujuan penyesuaian batas wilayah informasi penerbangan Indonesia - Singapura atau realignment flight information tegion/FIR) dan perjanjian kerja sama keamanan.

Leaders’ Retreat merupakan pertemuan tahunan antara Presiden Indonesia dengan Perdana Menteri Singapura guna membahas kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara. Leaders’ Retreat dimulai pada tahun 2016 hingga saat ini.

6. Menindaklanjuti hasil Leaders’ Retreat 2019, Menkumham Yasonna H Laoly kemudian mengusulkan agar perjanjian ekstradisi yang sejak awal diparalelkan dengan perjanjian kerja sama keamanan juga dibahas kembali dalam framework for discussion.

22 Oktober 2021. Setelah melakukan korespondensi, konsultasi dan perundingan, pemerintah Singapura menerima usulan Indonesia tersebut.

8. Perjanjian Ekstadisi Indonesia-Singapura ditandatangani di Bintan, Kepulauan Riau, pada 25 Januari 2022. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN