Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkumham Yasonna Laoly. Sumber: BSTV

Menkumham Yasonna Laoly. Sumber: BSTV

Perjanjian Ekstradisi RI– Singapura Persempit Ruang Gerak Pelaku Pidana

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:08 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan, ditandatanganinya perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Republik Singapura, akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana sekaligus menciptakan efek gentar.

Perjanjian ekstradisi yang telah  diupayakan Pemerintah Indonesia sejak tahun 1998,  ditandatangani   Menkumham Yasonna  Laoly dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura K. Shanmugam disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong di Bintan, Kepulauan Riau, pada Selasa (25/1/2022).

"Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini dapat dilaksanakan,” ujar Yasonna seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, Rabu (26/1/2022).

Presiden RI Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong, (berdiri) menyaksikan penandatangan perjanjian ekstradisi RI-Indonesia di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa, 25 Januari 2022. Sumber: BSTV
Presiden RI Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong, (berdiri) menyaksikan penandatangan perjanjian ekstradisi RI-Indonesia di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa, 25 Januari 2022. Sumber: BSTV

Ia  mengatakan, ruang lingkup Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura adalah kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi.

“Perjanjian Ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar (deterrence) bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura,” ujarnya.
Selain itu, kata Yasonna, dengan adanya Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura  akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri.

Pasalnya, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan negara mitra sekawasan di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong SAR.
Adapun antara Indonesia dan Singapura telah terikat dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA) antara negara anggota ASEAN tahun 2008.

“Apabila kedua negara dapat dengan segera meratifikasi Perjanjian Ekstradisi yang ditandatangani maka lembaga penegak hukum kedua negara dapat memanfaatkan Perjanjian Ekstradisi ini dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi dan terorisme,” katanya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN