Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Istimewa

Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Istimewa

Ketua DPR Sorot Masifnya Praktik Investasi Ilegal

Rabu, 6 April 2022 | 14:59 WIB
Carlos KY Paath (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti masifnya kasus-kasus investasi ilegal. Menurut Puan, persoalan investasi ilegal harus menjadi perhatian serius semua pihak, karena sangat merugikan masyarakat

"Kasus investasi ilegal sudah semakin masif, dan harus menjadi perhatian serius bersama antara pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lain untuk menghentikannya, khususnya terhadap praktik-praktik penipuan dengan modus investasi digital,” kata Puan Maharani, Rabu (6/4/2022).

Dalam laporan terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi investasi ilegal sudah mencapai Rp 35 triliun. Puan menyatakan jika tidak ada intervensi yang serius, maka investasi ilegal akan terus menjamur di Indonesia.

Baca juga: Ketua DPR Puan Ingatkan Penyaluran Subsidi Upah Pekerja  Tepat Sasaran

"Apalagi peningkatan laporan investasi ilegal bergerak dalam waktu relatif singkat. Harus ada upaya khusus untuk menangani praktik-praktik investasi ilegal," tegas mantan Menko PMK ini.

Berbagai laporan transaksi investasi ilegal yang diketahui cukup beragam, meliputi transaksi pembelian aset, transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, serta pengiriman uang dari dan ke luar negeri. Korban dari investasi ilegal pun jumlahnya tidak sedikit.

"Kita ketahui bersama baru-baru ini ramai terjadi penipuan dengan dalih binary option, yang melibatkan influencer. Praktik seperti ini terjadi karena belum ada aturan yang rigid di Indonesia," ucap Puan.

Baca juga: P3S: Puan Maharani Bisa Jadi Lokomotif Penggerak UMKM

Oleh karenanya, Puan mendorong agar ada payung hukum yang lebih jelas mengenai investasi di dunia digital. Dengan begitu, kata Puan, masyarakat akan lebih terlindungi dari praktik-praktik penipuan investasi.

"Perkembangan teknologi memungkinkan terjadinya penipuan-penipuan jenis baru, dan Negara wajib hadir sebagai fasilitator untuk melindungi masyarakat yang hendak melakukan investasi digital, baik itu binary option, trading jenis apapun itu, semua harus memperoleh izin. Praktik-praktik investasinya pun harus mendapat pengawasan ketat lewat payung hukum khusus," ujarnya.

Puan menilai penting digencarkannya program-program literasi keuangan digital kepada masyarakat. "DPR juga mendorong pemerintah melakukan upaya-upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya praktik investasi ilegal," kata perempuan pertama yang menjadi ketua DPR ini.

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com