Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi. Foto: IST

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi. Foto: IST

Soal Beleid Penurunan Tarif Klaim Covid-19, YLKI: Revisi Total

Rabu, 20 April 2022 | 17:08 WIB
Totok HS (totok_hs@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1112/2022 yang mengatur tentang penurunan tarif klaim Covid-19 yang berlaku surut per tanggal 1 Januari 2022.

“Revisi total aturan Kemenkes. Pemberlakuan beleid ini sama saja pemerintah akan membangkrutkan rumah sakit,” kata Tulus Abadi ketika dihubungi Investor Daily di Jakarta, Rabu (20/4/2022).

Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum usai dan rumah sakit masih menangani pasien Covid, menurut Tulus Abadi, beleid Kemenkes bisa dinilai tak tepat. “Ini kebijakan yang ngawur dan mau menangnya sendiri. Ini menunjukkan pemerintah lari dari tanggung jawab,” ujarnya.

Beleid ini juga dinilai berkebalikan dengan langkah pemerintah dalam membangun komunikasi publik. “Seolah-olah tampil di depan publik bahwa semua pasien Covid ditanggung pemerintah, tapi ujung ujungnya ditimpakan kepada RS,” ujarnya.

Aturan Kemenkes yang baru diteken pada 7 April 2022 tapi berlaku surut per 1 Januari 2022, lanjut Tulus Abadi, akan memberatkan rumah sakit swasta. “Tiga minggu lalu saya kunjungan ke suatu RS swasta di Bengkulu. Biaya rawat pasien Covid belum dibayar pemerintah. Padahal jumlahnya ribuan pasien,” paparnya.

Pendapat YLKI diperkuat penjelasan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI). Sekretaris Jenderal ARSSI Iing Ichsan Hanafi mengatakan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1112/2022 yang berlaku surut mulai 1 Januari 2022 diproyeksi merugikan 408 rumah sakit swasta sebesar Rp 1,27 triliun. Angka itu bakal membengkak manakal memperhitungkan beban yang dianggung RS pemerintah dan RSUD.

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN