Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kemensos tambah jumlah penerima Bansos terdampak Covid-19. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Kemensos tambah jumlah penerima Bansos terdampak Covid-19. Foto: SP/Joanito De Saojoao

92 Daerah Tidak Perbaharui Data Kemiskinan

Rabu, 1 Juli 2020 | 16:53 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan bahwa terdapat 92 daerah yang tidak pernah memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial  (DTKS) terkait kemiskinan sejak tahun 2015. Sejak tahun itu hingga hari ini proses verifikasi dan validasi dilakukan melalui pemerintah kabupaten/kota.

Menteri Sosial, Juliari Batubara mengatakan bahwa sebanyak 319 kabupaten dan kota memutakhirkan data kemiskinan  tidak sampai 50%. Kemudian hanya 103 kabupaten dan kota sudah memperbarui lebih dari 50% datanya.

“Update lebih dari 50% sebanyak 103 Kabupaten  Kota. Yang paling parah 92 kabupaten/kota  dan yang setengah parah 319, lalu yang lumayan parah 103 kabupaten/kota,”jelasnya dalam rapat gabungan bersama, Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu dan Komisi VIII di DPR , Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Dia mengatakan bahwa sejak 2015, Kemensos  tidak pernah dianggarkan untuk memvalidasi dan verifikasi data karena terkait dengan peraturan perundang-undangan sehingga verifikasi dan validasi data dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda).

Sebelumnya data kemiskinan menjadi sorotan publik lantaran terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Data kemiskinan yang tak tepat dinilai membuat penyaluran bantuan tersebut menjadi tidak tepat sasaran.

"Memang beberapa waktu lalu ditulis media bahwa datanya data lama, yakni tahun 2015. Mungkin itu tidak seratus persen benar. Verifikasi dan validasi terakhir yang dilakukan secara nasional adalah saat 2015, tapi bukan berarti 2015 sampai 2020 tidak ada verifikasi sama sekali," ujar Juliari.

Dia menjelaskan, regulasi terkait pendataan diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam UU itu, khususnya di pasal 8 dan 9 disebutkan bahwa Mensos, Pemda  dan Rumah Tangga Miskin melakukan perbaikan data. Kemudian pada  Pasal 10 Mensos sebagai penanggung jawab Pengelola Data Terpadu, untuk Pasal 11 Mensos menyediakan data terpadu. 

"Data tersebut dikelola minimal dua tahun sekali dan secara berjenjang dari kabupaten kota ke provinsi baru masuk ke Kemensos,"ujarnya. 

Selain itu, kata dia, dalam UU 23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait pendataan dan pengelolaan data fakir miskin di daerah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah pusat melakukan pengelolaan data fakir miskin secara nasional.

“Pengelolaan data fakir miskin tidak 100% wewenang pusat.  Artinya pemda, kabupaten/kota/provinsi diwajibkan kelola data fakir miskin di daerah masing-masing,”jelas Mensos.  

 

Anggaran Rp 1,3 Triliun

Sementara itu, Juliari mengatakan bahwa di pagu anggaran yang diusulkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemensos 2021 untuk verifikasi dan validasi DTKS sebesar Rp 425 miliar.

Anggaran tersebut hanya menjangkau 12.430.918 rumah tangga yang tersebar di 67.596 desa/kelurahan dengan 5.942 kecamatan pada 471 kabupaten kota DTKS di 32 provinsi, kecuali Papua dan Papua Barat.

“Keluarga Penerima Program Bansos, PKH, dan Program Sembako yang sudah berada dalam DTKS, namun belum pernah di verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Dalam melakukan verifikasi dan validasi, Kemensos meminta tambahan anggaran sebesar Rp 875 miliar sehingga total anggaran menjadi Rp 1,3 triliun untuk verifikasi dan validasi DTKS.

"Dengan anggaran tersebut target bisa merambah 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi serta di luar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Program Sembako," katanya.

Kendati begitu, tambah dia, Kementerian Bappenas telah mengalokasi anggaran bagi Kemensos untuk memperbarui data kemiskinan. Kemensos menargetkan verifikasi dan validasi lebih masif pada tahun depan.

"Bappenas sudah mengalokasikan sejumlah anggaran kepada Kemensos untuk melakukan verifikasi validasi lebih masif tahun 2021," jelas Mensos.

 

 

Editor : Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN