Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Alat berat digunakan  di Kali Ciputat. Foto ilustrasi: IST

Alat berat digunakan di Kali Ciputat. Foto ilustrasi: IST

Antisipasi Banjir, Anies Pastikan Tak Ada Alat Berat Nganggur

Rabu, 15 September 2021 | 21:51 WIB
Yustinus Paat

JAKARTA, investor.id  - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengingatkan jajarannya untuk memastikan tidak ada alat berat yang ‘nganggur’ atau tidak berfungsi dalam rangka mengantisipasi dan mengendalikan banjir di Ibu Kota. Alat berat tersebut, kata Anies, harus terus beroperasi untuk melakukan pengerukan kali, sungai, setu, embung dan waduk untuk mencegah banjir.

“Kemarin Pak Gubernur sudah jelaskan bahwa tidak ada satupun alat berat kita yang nganggur, saya sudah monitor kalau alat berat jalan,” ujar Sekda DKI Jakarta Marullah Matali di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Penanganan banjir, kata Marullah, selalu menjadi agenda prioritas setiap tahun di DKI Jakarta. Meskipun, dia mengakui, kadang banjir yang datang di luar prediksi, namun pihaknya bekerja seoptimal mungkin untuk mengantisipasinya.

“Kita tidak pernah bisa memprediksi sampai sejauh itu tapi kita sudah bekerja maksimal sekali. Mudah mudahan saluran-saluran kita, sungai kita, kali, setu, embung bisa dikeruk dengan baik. Sekarang masih jauh, mudah mudahan hujan bisa terkendali,” ujar Marullah.

Program Penanganan Banjir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. SUmber: BSTV
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. SUmber: BSTV

Pada Februari 2021 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memilih dan menempatkan Yusmada Faizal Samad sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta, menggantikan Juaini Yusuf. Setelah dilantik, Yusmada saat itu merinci sejumlah program yang akan dijalankannya dalam rangka pengendalian banjir.

Pertama, revitalisasi dan pembangunan polder pengendali banjir. Bahkan, Yusmada menargetkan pada tahun 2021 membangun 10 polder baru.

“Kita mengendalikan air yang datang dari langit Jakarta ini, merevitalisasi polder-polder yang ada, membangun polder baru, akan ada 10 polder yang kita bangun,” ujar Yusmada.

Pada tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta sudah merencanakan melakukan revitalisasi dan membangun polder baru dengan jumlah 47 polder. Dari jumlah tersebut, 31 polder sudah dibangun, 10 polder ditingkatkan kapasitas pompanya dan 6 polder belum dibangun. Namun, target membangun polder terkendala anggaran di tahun 2020. Anggaran yang ada akhirnya dimanfaatkan untuk membeli pompa mobile.

Kedua, lanjut Yusmada adalah pembangunan waduk-waduk besar, seperti Waduk Brigif, Waduk Pondok Rangon dan Waduk Lebak Bulus. Ketiga waduk yang disebut Yusmada memang masuk dalam program prioritas pembangunan waduk tahun 2020 hingga 2022. Tahun 2020 yang lalu memang targetnya adalah pembebasan lahan. Mulai tahun 2021 ini dilakukan pembangunan fisik dan ditargetkan pembangunan fisik dan finishing selesai pada Maret 2022 nanti. Selain itu ditambah dengan Embung Wirajasa.

Total keseluruhan pembangunan waduk dan embung tersebut seluas 26,18 hektare. Perinciannya, Waduk Brigif dengan luas 10,33 hektare, Waduk Pondok Rangon 11,55 hektare, Waduk Lebak Bulus 3,83 hektare, serta Embung Wirajasa 0,47 hektare.

Waduk-waduk ini diharapkan bisa memotong debit air saat banjir sehingga tidak meluap, seperti Waduk Pondok Rangon untuk memotong debit banjir 20 persen aliran kali Sunter, Waduk Brigif untuk memotong debit banjir 20 persen aliran kali Krukut dan Waduk Lebak Bulus untuk memotong debit banjir aliran kali Grogol.

Langkah ketiga, kata Yusmada adalah pembangunan tanggul pengaman pantai atau NCICD. Panjang trace dari tanggul pengaman pantai ini adalah 46,212 km. Dari jumlah tersebut yang sudah dibangun sepanjang 12,664 km dan yang belum dibangun sepanjang 33,548 km. Dari jumlah yang belum dibangun, sepanjang 11,080 km akan menjadi tugas Kementerian PUPR dan sepanjang 22,468 km menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta. Lokasi pembangunan yang dilakukan Pemprov adalah Kamal Muara, Muara Angke, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, dan Kali Blencong. Untuk Sunda Kelapa rencana dengan KPBU.

Menurut Yusmada, pembangunan tanggul pantai ini penting untuk mencegah dan mengantisipasi banjir rob atau banjir karena air laut pasang. Hal ini biasanya terjadi di wilayah pesisir atau tepi laut Jakarta. Kini, di samping karena pasangnya air laut, penurunan muka tanah di utara Jakarta juga mempengaruhi meningkatnya banjir rob.

Langkah keempat adalah normalisasi dan naturalisasi sungai. Menurut Yusmada, normalisasi dan naturalisasi tidak perlu didikotomikan atau dibedakan satu sama lain. Keduanya justru bisa dipadukan dalam rangka meningkatkan kapasitas sungai untuk mengurangi banjir Jakarta.

“Sekali lagi, enggak ada lagi dikotomi antara naturalisasi dan normalisasi. Yang penting, saluran-saluran air itu kita dalam kapasitas yang cukup,” tandas dia.

Pemprov DKI Jakarta, kata Yusmada, sudah menyiapkan anggaran Rp 1 triliun untuk melakukan naturalisasi dan normalisasi sungai, kali dan waduk di Jakarta. Khusunya sungai-sungai besar, seperti Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, Angke dan Jati Kramat, kata dia, Pemprov DKI Jakarta berkerja sama dengan Pemerintah Pusat, dengan pembagian, Pemerintah Pusat khususnya Kementerian PUPR bertugas mengerjakan konstruksi dan pemprov DKI melakukan pengadaan atau pembebasan lahan.

“Untuk kali-kali besar, seperti Ciliwung dan segala macam, itu kan kewenangan penanganan konstruksinya di Kementerian PU. Pemprov itu adalah mendukung pembebasan atau penyediaan lahannya,” ungkap dia.

Pada tahun 2020 lalu, Pemprov DKI telah melakukan proses pengadaan tanah di Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, dan Jatikramat senilai sekitar Rp 340 miliar. Sedangkan, untuk Kali Angke, pengerjaannya dilakukan pada 2021.

Selain langkah-langkah yang sudah disebutkan, Yusmada mengaku akan meneruskan program-program pengendalian banjir lain, yakni pemeliharaan pompa air, sumur resapan, drainase, dan langkah-langkah lain yang sudah diatur dan ditetapkan,

Saat ini, pompa air berjumlah 487 unit pompa stastioner dan 175 unit pompa mobile. Sementara sumur resapan jumlahnya mencapai 3.964 sumur resapan di sejumlah tempat, seperti di ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), gedung pemda, sekolah, taman kota, dan masjid.

Jumlah sumur resapan ini masih jauh dari jumlah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, yakni 1,8 juta titik sumur resapan. Pembuatan sumur resapan ini menjadi salah satu program pengendalian banjir Jakarta. Pengerjaan sumur dimulai 2020 hingga 2022, memiliki target 60 titik sumur resapan tiap satu rukun tetangga (RT). Perinciannya, 82.020 sumur resapan dari 1.367 RT di Jakarta Pusat, 364.620 sumur resapan dari 6.077 RT di Jakarta Selatan, 311.940 sumur resapan dari 5.199 RT di Jakarta Barat, dan 428.160 sumur resapan dari 7.136 RT di Jakarta Timur. Sementara itu, untuk sumur resapan tak akan dibangun di Jakarta Utara.

Secara implisit langkah-langkah yang akan diambil Yusmada, memberikan solusi terhadap 3 penyebab utama banjir di Jakarta. Penyebab pertama, adalah hujan lokal dengan curah hujan lebat hingga ekstrem seperti pada Sabtu, 20 Februari 2021 lalu. Penyebab ini bisa diatasi dengan revitalisasi dan pembangunan polder baru, sumur resapan dan pompa air serta peningkatan kapasitas kali, waduk, embung, dan saluran penghubung.

Penyebab kedua, banjir kiriman dari hulu dengan pembuatan waduk-waduk besar, normalisasi dan naturalisasi serta peningkatan kapasitas kali, waduk, dan embung yang ada. Penyebab ketiga adalah banjir rob dengan pembuatan tanggul pengaman pantai. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN