Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian

Begini Pencatatan Nama di Dokumen Kependudukan Sesuai Permendagri Baru

Minggu, 29 Mei 2022 | 11:08 WIB
Lenny Tristia Tambun (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id -  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur tiga cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan.

Hal ini sesuai dengan pasal 5 Permendagri tersebut. Pada ayat (1), tertulis ada 3 cara pencatatan nama, yaitu pertama, menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kedua, untuk nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan.

Advertisement

Lalu ketiga, gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang penulisannya dapat disingkat.

Baca juga: Kemendagri Tegaskan Pencatatan Nama Sebelum Permendagri No 73/2022 Tetap Berlaku

“Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama,” demikian isi ayat (2) pasal 5 dalam Permendagri No 73/2022 seperti yang dikutip Beritasatu.com, Minggu (29/5/2022).

Tata cara pencatatan lainnya pada ayat (3), permendagri tersebut melarang nama disingkat, kecuali tidak diartikan lain. Kemudian dilarang menggunakan angka dan tanda baca, serta dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh menegaskan dalam tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan ini dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain. Artinya boleh disingkat namun harus konsisten dengan singkatan tersebut, tidak boleh berubah-ubah. Karena akan berlaku seumur hidup pada dokumen kependudukan dan dokumen pelayanan publik lainnya.

“Contoh nama seseorang Abdul Muis, jika pemohon meminta untuk disingkat namanya menjadi Abd Muis boleh saja, namun selamanya akan Abd Muis. Inilah namanya. Abd tidak dianggap lagi sebagai singkatan tetapi sudah menjadi nama,” terang Zudan Arif Fakrulloh.

Disamping itu, Zudan menerangkan dalam permendagri tersebut, pencatatan nama tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca. Lalu tidak boleh mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. “Akta pencatatan sipil itu antara lain akta kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian,” ujar Zudan Arif Fakrulloh.

Baca juga: Pencatatan Nama Dokumen Kependudukan Harus Sesuai 3 Norma Ini

Agar aturan ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat, maka diperlukan sosialisasi yang dilakukan seluruh Dukcapil baik di daerah maupun di pusat.

“Pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan kepada penduduk mengenai prinsip, persyaratan, dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5,” isi dari ayat (1) dari pasal 6.

“Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan saran, edukasi dan informasi guna perlindungan kepada anak sedini mungkin,” demikian isi ayat (2) dari pasal 6.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN