Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo. Foto:: wikipedia

Presiden Joko Widodo. Foto:: wikipedia

Biaya Pemindahan Ibu Kota Rp 466 Triliun

Senin, 26 Agustus 2019 | 17:29 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Senin (26/8) di Istana Negara, Jakarta secara resmi mengumumkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Wilayah ibu kota baru itu berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa. Kemudian juga ada yang bertanya mengenai pendanaan. Perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan untuk ibu kota baru adalah kurang lebih Rp 466 triliun,” kata Kepala Negara saat memberikan keterangan pers di Istana Negara.

Ia mengatakan, dari total Rp 466 triliun yang dianggarkan, 19% berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Itu pun terutama berasal skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi langsung swasta dan BUMN,” jelas Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, pemindahan ibu kota pemerintah menjadi sangat urgent karena pemerintah tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk.

Selain itu, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah serta polusi udara dan air yang harus segera ditangani. “Dan, ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, tapi karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” kata Presiden Jokowi.

Hadir kesempatan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menterl LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN