Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri BUMN Erick Thohir. Sumber; BSTV

Menteri BUMN Erick Thohir. Sumber; BSTV

Erick Thohir: Kerja Sama 27 Perusahaan BUMN-KPK Bentuk Introspeksi

Selasa, 2 Maret 2021 | 13:25 WIB
Fana Suparman

JAKARTA, investor.id  - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan perjanjian kerja sama (PKS) KPK bersama direksi 27 perusahaan BUMN  terkait Penanganan Pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) merupakan salah satu bentuk introspeksi diri Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN.

Hal ini mengingat pada saat menjabat sebagai Menteri BUMN terdapat 159 kasus hukum di lingkungan BUMN dengan 53 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Erick meyakini perbaikan sistem dan perbaikan proses rekrutmen direksi BUMN dapat menekan kasus-kasus hukum.

"Saya di awal pada saat bekerja tentu ketika membuka data kasus hukum yang ada di BUMN itu jumlahnya luar biasa banyak. 159 waktu itu dan yang menjadi tersangka kurang lebih 53. Tentu sebagai pimpinan, saya justru berpikir terbalik. Kementerian BUMN harus mengintrospeksi diri dibandingkan menyalahi yang terkena. Karena saya yakin, dengan perbaikan sistem dan pemilihan pimpinan-pimpinan BUMN yang berintegritas, tentu kita harapkan bisa meminimalisasi daripada kasus-kasus tersebut," kata Erick, di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Kegiatan dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dan jajaran Direksi 27 BUMN.
Kegiatan dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dan jajaran Direksi 27 BUMN.

Selain Erick hadir dalam acara tersebut Ketua KPK Firli Bahuri,  Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dan jajaran Direksi 27 BUMN.

Dalam sambutannya yang disiarkan melalui akun YouTube KPK, Erick menekankan, sejak awal pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan transformasi dan transparansi BUMN. Untuk itu pihaknya menargetkan seluruh perusahaan BUMN dapat mengikuti langkah 27 perusahaan yang telah menandatangani kerja sama dengan KPK.

Selain itu, kata Erick, pihaknya juga berkomitmen agar seluruh BUMN meraih sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Antisuap. Saat ini terdapat 83 persen perusahaan BUMN yang mengikuti sertifikasi tersebut.

"Kami berkomitmen terus melakukan tranformasi dan transparansi dan profesionalisme Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN," katanya.

Selain melalui kerja sama dengan KPK dan sertifikasi ISO 37001, Erick mengatakan, peningkatan transformasi dan transparansi ini juga dilakukan melalui berbagai Peraturan Menteri yang diterbitkan.

27 Perusahaan BUMN Teken Kerja Sama dengan KPK, Selasa (2/3/2021). Foto: IST
27 Perusahaan BUMN Teken Kerja Sama dengan KPK, Selasa (2/3/2021). Foto: IST

Erick tak ingin lagi ada proses-proses di perusahaan BUMN yang tidak transparan, salah satunya terkait business process perusahaan yang merupakan penugasan dari negara dan aksi korporasi yang selama ini kerap tumpang tindih.

"Tidak ada lagi lobi-lobi individu ke titik-titik lalu kementerian tahunya di ujung bahwa ini ada titik-titik yang harus dijalankan. Kita ingin menghilangkan proses-proses yang tidak transparan. Antara penguasan dan korporasi yang harus dilakukan secara transparan," kata Erick

Tak hanya itu, Erick menambahkan, Kementerian BUMN juga terus berupaya memperbaiki transparansi laporan keuangan perusahaan BUMN. Bahkan, pada bulan ini, laporan keuangan perusahaan BUMN yang terdata secara transparan telah tuntas dan akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Presiden Joko Widodo.

Ketua KPK Firli Bahuri. Sumber; BSTV
Ketua KPK Firli Bahuri. Sumber; BSTV

Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri menerangkan, dari semua kasus korupsi yang terjadi, 70% di antaranya merupakan suap. Karena itu, Firli menilai penting membangun sistem manajemen antisuap. Selain itu, seluruh perusahaan pelat merah diminta membangun unit pengendali gratifikasi.

"Kita minta seluruh BUMN ada unit pengendali gratifikasi supaya tidak terjadi korupsi," kata Firli.

Selain itu, kata Firli, penting juga untuk memperbaiki sistem dalam rangka pencegahan korupsi.

"Yang lemah diperkuat, yang lemah diganti, gagal diperbaiki. Supaya enggak ada kesempatan pihak di BUMN melakukan korupsi," kata Firli.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN