Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Desna Indah Meysari kasus asusila di Kabupaten Pringsewu

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Desna Indah Meysari kasus asusila di Kabupaten Pringsewu

Jaksa Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Asusila di Pringsewu

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:20 WIB
Investor Daily

PRINGSEWU, investor.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus asusila di Kabupaten Pringsewu Lampung,  Desna Indah Meysari dari Kejaksaan Negeri Pringsewu, keberatan dan menolak eksepsi M Anton Subagyo kuasa hukum terdakwa, Febry Wijaya/FW  (29) atas kasus asusila yang terjadi di Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Penolakan terhadap eksepsi tersebut dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dengan No. Perkara: 198/Pid.Sus/2021/PN Kot, pada Rabu (28/7/2021).

Advokal publik di Bandar Lampung, Grace Nugroho
Advokal publik di Bandar Lampung, Grace Nugroho

Menanggapi eksepsi dari terdakwa melalui kuasa hukumnya, advokat senior di Bandar Lampung, Lampung Grace Nugroho dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (28/7/2021) menegaskan tetap mendukung upaya penegak hukum dalam mengadili pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Grace Nugroho juga berharap dukungan juga muncul dari semua lapisan masyarakat agar kasus kejahatan seksual terhadap anak tidak terulang dan meminta korban lain. Bagi Grace, anak-anak adalah masa depan bangsa dan oleh karenanya masyarakat ikut mengawal kasus ini.

Sementara dari Jakarta,  Wakil Ketua Umum Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia (Peradi Pergerakan) Hermawi F Taslim, anggota Tim Pembela Joko Widodo – Ma’ruf Amin dalam persidangan MK pada Pilpres 2019, menegaskan kembali sikapnya dengan mengatakan, harus ada efek jera bagi para pelaku dengan memberi hukuman yang berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hermawi Taslim yang juga Wasekjen Partai Nasdem itu memberi apresiasi khusus kepada para jaksa dan majelis hakim yang memberi atensi atau perhatian atas kasus asusila terhadap anak-anak.

Hermawi Taslim saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Tahun 2019. Foto: IST
Hermawi Taslim saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Tahun 2019. Foto: IST

Keberatan Kuasa Hukum terdakwa  dengan menyatakan ketika dilakukan penyidikan di kepolisian FW alias Protol bin Samroni, tidak didampingi oleh penasihat hukum. FW yang  adalah warga Pringsewu dituduh melakukan perbuatan asusila terhadap At (17) dengan modus pacaran. Bahkan dalam melakukan perbuatan pecabulan itu, FW selalu mengancam dengan foto asusilanya akan disebarkan.

Menurut Desna, sebenarnya keberatan kuasa hukum terdakwa tidak relevan karena seharusnya diajukan pada waktu penyidikan di kepolisian. Dirinya juga memastikan bahwa  surat dakwaan yang dibuat sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan, termasuk  sisi formalitas permintaan keterangan tersangka dalam berkas perkara yang telah didampingi penasihat hukum.  Hal itu dibuktikan dengan ditandtangani penasihat hukum.

“Karena itu bukan menjadi alasan untuk diajukan nota keberatan atau eksepsi, sebagaimana Pasal 156 ayat (1) KUHAP,” ujarnya.

Oleh karena itu, tambah Desna, sudah sepatutnya keberatan penasihat hukum mengenai hal ini dikesampingkan dan ditolak majelis hakim. JPU memohon kepada majelis hakim untuk menolak nota keberatan penasihat hukum terdakwa dan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

FW, telah didakwa dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) sebagai dakwaan primer,  Pasal 81 Ayat (2) sebagai dakwaan subsider dan lebih subsider dengan Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1).

Selain mempermasalahkan tidak adanya penasihat hukum, eksepsi juga diajukan kuasa hukum terdakwa dengan alasan dakwaan yang disampaikan JPU tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Di antaranya karena kronologi yang disampaikan dalam dakwaan itu hanya semata-mata keterangan dan BAP saksi korban, tanpa ada yang melihat atau mengetahui kronologi tersebut.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN