Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. Sumber: BSTV

Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. Sumber: BSTV

Kasus Covid-19 Meroket, Pemda Harus Optimalkan PPKM Mikro

Selasa, 22 Juni 2021 | 22:51 WIB
Natasia Christy Wahyuni

JAKARTA, investor.id  - Satgas Penanganan Covid -19 meminta kepada pemerintah daerah (pemda) agar mengoptimalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kabupaten/kota maupun PPKM Mikro sekarang juga. Hal ini tidak lepas dari perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi dalam empat minggu terakhir khususnya lonjakan drastis kasus di 6 provinsi di Pulau Jawa.

“Sesuai arahan presiden, pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota khususnya di Pulau Jawa, harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data baik sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif,” Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam siaran persnya, Selasa (22/6/2021).

Wiku meminta pemda menjadikan data sebagai basis pengambilan kebijakan penanganan Covid-19 sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan mampu mengendalikan lonjakan kasus.

Menurut Wiku, kenaikan kasus positif ini sudah sepatutnya menjadi alasan kuat untuk bersama-sama mengevaluasi kebijakan pengendalian.

Dia mengatakan untuk dapat memastikan efektivitas penerapan kebijakan PPKM mikro, maka semua unsur harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga tercipta penanganan secara komprehensif.

“Saat ini, persentase pembentukan posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderung rendah dan penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM mikro sangat tergantung pada pembentukan Posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM mikro di tingkat desa/kelurahan,” kata Wiku.

Wiku menyebut masih banyak desa/kelurahan yang belum memiliki posko tentunya berpotensi menyebabkan hambatan koordinasi penanganan Covid-19 yang baik sampai tingkat RT. Hal itu mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari PPKM mikro itu sendiri. 

“Satgas meminta kepada gubernur khususnya dari ke-6 provinsi dengan kenaikan tertinggi untuk segera menginstruksikan bupati dan walikota di wilayahnya untuk meningkatkan kinerja PPKM mikro,” tandas Wiku. 

Wiku mengatakan apabila posko sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh tugas dan fungsi dari posko tersebut dijalankan dengan baik oleh setiap unsur-unsur yang terkait. 

“Ingat Covid-19 berpacu dengan waktu dan jaminannya adalah nyawa sehingga apabila seluruh pemerintah daerah dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapat menjadi penyelamat banyak nyawa,” lanjutnya.

Berdasarkan data per tanggal 20 Juni 2021, ke-6 provinsi di Pulau Jawa yang menyumbang kenaikan kasus tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta meningkat 387% dengan total kenaikan 20.634 kasus, Provinsi Jawa Barat meningkat sebesar 115% dengan total kenaikan 8.382 kasus, Provinsi Jawa Tengah meningkat sebesar 105% dengan total kenaikan 5.896 kasus, Provinsi Jawa Timur meningkat 174% dengan total kenaikan 2.852 kasus, Provinsi DI Yogyakarta meningkat sebesar 197% dengan total 2.583 kasus, dan Provinsi Banten meningkat sebesar 189%, dengan total 967 kasus.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN