Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pemimpin Redaksi Beritasatu.com, Aditya Laksmana (kiri), memandu webinar Hari Pendidikan Nasional yang diadakan oleh Beritasatu Media Holdings, Rabu, 5 Mei 2021.

Pemimpin Redaksi Beritasatu.com, Aditya Laksmana (kiri), memandu webinar Hari Pendidikan Nasional yang diadakan oleh Beritasatu Media Holdings, Rabu, 5 Mei 2021.

Kemdikbudristek: Baru 25-30% Daerah yang Siap PTM

Rabu, 5 Mei 2021 | 21:42 WIB
Natasia Christy Wahyuni

JAKARTA, investor.id  - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) telah melakukan evaluasi kesiapan pembelajaran tatap muka kepada daerah. Dari 514 kabupaten/kota, Kemdikbudristek menilai yang benar-benar siap melakukan pembelajaran tatap muka baru sekitar 25-30% saja.

Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemdikbudristek, Mulyatsyah, mengatakan hampir 75% dari para kepala dinas pendidikan yang diundang dalam rapat koordinator tingkat kementerian menyatakan telah siap melakukan PTM.

“Tapi tentu dari data-data yang kita cek di lapangan beberapa waktu lalu sebelum kebijakan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuka sekolah, hanya sekitar 30-25% yang siap PTM,” kata Mulyatsyah dalam webinar Hari Pendidikan Nasional yang digelar oleh Beritasatu Media Holdings bertema “Mempersiapkan Sekolah Tatap Muka dan Masa Depan Format Pendidikan”, Rabu (5/5/2021).

Mulyatsyah mengatakan angka itu masih jauh dari harapan sehingga pemerintah pusat akan terus melakukan edukasi agar target opsi tatap muka bisa terpenuhi.

Mulyatsyah juga mengakui adanya tantangan terkait peningkatan jumlah kasus Covid-19. Menurutnya, pemerintah tidak akan mengubah kebijakan pembelajaran tatap muka, namun terus mengawasi pergerakan angka penularan Covid-19.

“Prinsip keselamatan dan keamanan seluruh pelaku pendidikan adalah utama, tentu dari bulan ke bulan kita evaluasi dengan harapan kasus Covid-19 menurun. Kalau seandainya meningkat tentu akan kita evaluasi kembali,” ujarnya.

Mulyatsyah menambahkan surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri terkait pembelajaran tatap muka memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan pembukaan sekolah. Pemerintah pusat juga sudah beberapa kali melakukan relaksasi atas SKB 4 Menteri tersebut yang sebenarnya telah dikeluarkan sejak 2020.

Pemerintah awalnya menetapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) seluruhnya, kemudian melakukan pelonggaran khusus untuk zona hijau. Selanjutnya, pemerintah melakukan relaksasi lagi dengan mengizinkan pembukaan sekolah untuk zona hijau dan kuning, sampai akhirnya mengizinkan seluruh zona membuka sekolah namun sesuai kewenangan pemda.

“Pemda yang paling mengerti dan paling tahu situasi terkini di daerah. Misalnya, ada zona kuning, tapi ada kecamatan yang mempunyai SD tidak terdampak Covid-19. Komunitas sehat semua, katakanlah zero cases. Ini bisa saja dibuka,” kata Mulyatsyah.

Menurutnya, pemberian kewenangan pembukaan sekolah kepada pemda sesuai dengan Undang-undang 23/2014 tentang Pemda bahwa PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan SMA/SMK di bawah pemerintah provinsi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN