Menu
Sign in
@ Contact
Search
Kemenkominfo dan BPSDM Kemendagri bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan literasi digital sektor pemerintah untuk ASN Jawa Tengah 
Sumber: Istimewa

Kemenkominfo dan BPSDM Kemendagri bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan literasi digital sektor pemerintah untuk ASN Jawa Tengah Sumber: Istimewa

Kemendagri Minta Pemda Tingkatkan Hubungan dengan Baznas

Kamis, 25 Agustus 2022 | 11:17 WIB
Yustinus Paat (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id -  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) meningkatkan hubungan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengumpulan zakat di daerah.

Demikian disampaikan Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas bertajuk “Aman Syar’i, Aman Regulasi, Aman NKRI” di Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Baca juga: BAZNAS Kedepankan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Zakat

Suhajar mengatakan, kini, Baznas di daerah masih memerlukan penguatan, terutama dari sisi sarana dan prasarana. Untuk itu, pemerintah daerah (pemda) melalui sekretaris daerah (sekda) didorong memberikan perhatian atas persoalan tersebut. Terlebih dasar hukum yang menjadi landasan Baznas daerah dalam bekerja telah tersedia lengkap.

“Dasar hukum kita untuk bekerja bagi zakat ini sudah clear. Ada tiga undang-undang, ada satu peraturan pemerintah, ada satu instruksi presiden, dan ada 3 permendagri," terang Suhajar dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (25/8/2022).

Melalui aturan tersebut, pemda diminta mendukung penuh kegiatan yang dijalankan oleh Baznas. Apalagi selama ini peran Baznas dalam mengelola zakat kepada kalangan tidak mampu dinilai sejalan dengan tugas yang dilaksanakan gubernur, bupati, dan wali kota. Untuk itu, para kepala daerah tersebut didorong agar melakukan sinkronisasi dengan Baznas di daerah.

Di lain sisi, Suhajar mengatakan, pengelolaan zakat oleh Baznas selama ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Hal tersebut perlu disadari oleh pemda, terutama bagi perangkat daerah yang fokus menangani masyarakat dan urusan kemiskinan.

Suhajar mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan agar kemiskinan ekstrem pada 2024 dapat ditangani. Karena itu, melalui penguatan peran Baznas di daerah diharapkan dapat membantu program tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Suhajar mendorong agar peran Baznas dapat dilibatkan pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di daerah. Hal tersebut untuk memetakan data dan lokasi para penerima zakat.

Baca juga: Kemendagri Imbau Kepala Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022

“Walaupun dalam kriteria kita adalah delapan ashnaf (golongan penerima zakat), tetapi yang miskin, fakir, itu sama. Itu sudah jelas kriterianya sama, sehingga musrenbang daerah itu Baznas sudah mulai harus dilibatkan ke depan, untuk memastikan pengentasan kemiskinan,” kata Suhajar.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com