Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua DPR RI Puan Maharani. Sumber: BSTV

Ketua DPR RI Puan Maharani. Sumber: BSTV

DATA JOKOWI BOCOR,

Ketua DPR Buka Kemungkinan Pembentukan Pansus Kebocoran Data 

Minggu, 5 September 2021 | 10:30 WIB
Markus Junianto Sihaloho

JAKARTA, investor.id  - Ketua DPR Puan Maharani mewacanakan agar fraksi-fraksi di DPR membuka kemungkinan membentuk panitia khusus (Pansus) yang mendalami berbagai kasus kebocoran data pejabat negara dan warga masyarakat yang belakangan muncul ke publik.

Yang terbaru tentunya adalah kasus bocornya data vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diunggah oleh pihak tertentu di media sosial. Baginya, menjadi penting untuk melakukan asesmen menyeluruh terhadap dampak kebocoran data yang dialami masyarakat secara luas.

“Kalau perlu DPR membentuk Panitia Kerja khusus untuk asesmen menyeluruh ini," kata Puan Maharani.

Baginya, perlu dilakukan pendalam untuk mengetahui data dan fakta kerugian masyarakat akibat kebocoran data pribadi. Dengan Pansus, DPR juga akan bisa mendengar dengan lengkap aspirasi dan keluh kesah masyarakat yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi mereka.

Untuk diketahui, sertifikat milik diduga Presiden Joko Widodo beredar di platform Twitter berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal vaksinasi serta nomor batch vaksin.

Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dedy Permadi mengatakan data sertifikat vaksin Jokowi diakses lewat fitur pemeriksaan sertifikat vaksin di aplikasi PeduliLindungi besutan Telkom dan Kemkominfo.

"Akses pihak-pihak tertentu terhadap Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Bapak Presiden Joko Widodo dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang tersedia pada Sistem PeduliLindungi," ujar Dedy dalam keterangan resminya yang diterima Beritasatu.com, Jumat (3/9/2021).

Menurut Dedy hal ini terjadi lantaran saat ini fungsi pemeriksaan sertifikat vaksin Covid-19 di sistem PeduliLindungi dipermudah. Sehingga, pengakses cukup memasukkan nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin dan jenis vaksin untuk mempermudah masyarakat akses sertifikat vaksin. Sebelumnya, untuk mengakses informasi ini, pengakses mesti menyertakan nomor ponsel pengguna,

Sementara NIK Presiden Jokowi, diduga diperoleh pelaku dengan pengecekan data di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN