Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Paguyuban Pedagang Kuliner Kinanti Building beserta PT. Kinanti Utama Karya (KUK), mendatangi Ketua Komisi B DKI Jakarta, Abdul Aziz, Selasa (1/12).

Paguyuban Pedagang Kuliner Kinanti Building beserta PT. Kinanti Utama Karya (KUK), mendatangi Ketua Komisi B DKI Jakarta, Abdul Aziz, Selasa (1/12).

Komisi B DPRD dan Dinas PPKUKM DKI Jakarta akan Panggil PT Madara Swarna

Kamis, 3 Desember 2020 | 16:04 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Untuk mencari penyelesaian sekaligus mendapatkan perlindungan, Paguyuban Pedagang Kuliner Kinanti Building beserta PT. Kinanti Utama Karya (KUK), mendatangi Ketua Komisi B DKI Jakarta, Abdul Aziz. Mereka ditemui oleh Abdul Aziz di ruang Fraksi PKS pada hari Selasa (1/12), bertepatan dengan hari aspirasi yang rutin digelar setiap minggu oleh Fraksi PKS.

Para pedagang menyampaikan kronologi dan permasalahan yang melibatkan PT. Madara Swarna, yang merupakan anak usaha PT. Triyasa Propertindo, yang juga anak usaha dari PT Mahadana Dasha Utama. Sedangkan PT Mahadana Dasha Utama merupakan bagian dari Grup Tiara Marga Trakindo.

Dihadapan Abdul Aziz, para pedagang memyampaikan bahwa PT. Madara telah mengeluarkan surat perintah secara resmi kepada PT. Kinanti Utama Karya, agar melakukan pengosongan obyek sewa selambat-lambatnya pada 17 November 2020 secara sepihak.

Surat perintah diterbitkan dengan alasan bahwa PT. Kinanti selaku penyewa lahan dan pengelola Kinanti Building wanprestasi atas pembayaran sewa, meskipun masa perjanjian sewa masih berlaku selama beberapa tahun kedepan. 

Kepada Abdul Aziz, Anang Catur S, selaku Manajer Operasional PT. Kinanti Utama Karya menyampaikan, tersendatnya pembayaran sewa lantaran dampak pandemi, dimana para pedagang mengalami penurunan omzet secara drastis.

“Sejak bulan Maret lalu, kami telah memberikan subsidi kepada para pedagang dalam bentuk pemotongan harga sewa hingga 50%, agar para pedagang UMKM ini dapat melanjutkan usahanya ditengah pandemi,” ujarnya.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz yang menerima rombongan mengatakan, setelah mendengarkan informasi dari kedua pihak, Abdul Aziz akan menghubungi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM). Dirinya akan memastikan kepada Dinas PPKUKM untuk mencarikan solusi atas nasib ratusan pedagang kecil di Kinanti Building ini.

“Saya akan bantu kontak Kepala Dinas PPKUKM untuk diperhatikan dan dicarikan solusi terbaik atas permasalahan yang diadukan ini, nanti akan diupdate selanjutnya,” ucap Abdul Aziz.

Lebih lanjut Abdul Aziz mengatakan, pihaknya akan memperhatikan persoalan ini dan akan memediasi diantara pihak-pihak terkait agar mendapatkan solusi terbaik.

"Selama proses tersebut, Komisi B, dan khususnya Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, akan melakukan fungsi pengawasannya secara intens," ujarnya.

Guna mendapatkan perlindungan menyeluruh dari pemangku kepentingan yang ada di Provinsi DKI Jakarta, Paguyuban Pedagang Kuliner Kinanti Building dan PT. Kinanti Utama Karya, menemui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, pada hari Rabu (2/12). 

Kepada Elisabeth Ratu, disampaikan bahwa secara kontrak terdapat klausul keadaan kahar atau force majeur, yang mana kondisi wabah turut dicantumkan, dengan demikian alasan wanprestasi menjadi tidak relevan. Pihak Kinanti sebelumnya telah berkomunikasi dengan Madara sebagai upaya untuk mendapatkan solusi, namun upaya tersebut belum mendapatkan titik temu.

Selain mendengarkan keterangan dari Paguyuban Pedagang Kuliner Kinanti Building dan PT. KUK, Elisabeth Ratu menerima dan memeriksa dokumen-dokumen perjanjian yang ada. Disamping itu Dinas PPKUKM akan turun ke lapangan meninjau lokasi pedagang UMKM.

“Dinas PPKUKM akan mendalami persoalan ini dan akan memeriksa pihak-pihak terkait sejauh dalam kewenangan kami. Kami akan memanggil PT. Madara untuk diambil keterangannya agar pedagang UMKM mendapatkan solusi untuk dapat melanjutkan usahanya,” demikian penegasan Elisabeth Ratu.

Perlu diketahui, Kinanti Building merupakan inkubator bagi UMKM yang tergabung dalam program OK OCE, yang dibina oleh Pemda DKI Jakarta bermitra dengan PT Kinanti Utama Karya  sebagai OK OCE Global Office, yang dimaksudkan untuk mencetak pelaku usaha baru telah diresmikan oleh Mantan Wakil Gubernur, Sandiaga Uno pada  tanggal 14 Pebruari 2018.

Dalam program tersebut PT. KUK bekerja membangun jaringan UMKM sehingga terjalin Kerjasama dalam melakukan pengembangan UMKM di DKI Jakarta dalam bidang kuliner, virtual office, co-working space, mengadakan seminar dan pelatihan bagi para entrepreneur.



 

Editor : Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

BAGIKAN