Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara, usai menjalani agenda sidang tuntutan secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7/2021). Foto ilustrasi:  BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara, usai menjalani agenda sidang tuntutan secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7/2021). Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

KPK: Tuntutan 11 Tahun Eks Mensos Juliari Berdasarkan Fakta Persidangan

Kamis, 29 Juli 2021 | 12:41 WIB
Fana Suparman

JAKARTA, investor.id  - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan, tuntutan 11 tahun pidana penjara terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara dalam perkara dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek berdasarkan fakta-fakta yang mencuat di persidangan.

KPK menyatakan, tuntutan tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut dalam persidangan pada Rabu (28/7/2021) kemarin tersebut bukan atas dasar pengaruh opini, keinginan, bahkan desakan pihak-pihak tertentu.

"Dalam menuntut terdakwa, tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan, maupun desakan pihak manapun," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Kamis (29/7/2021).

PLt Jubir KPK Ali Fikri. Sumber: BSTV
PLt Jubir KPK Ali Fikri. Sumber: BSTV

Ali mengatakan, pertimbangan alasan memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar dalam menuntut baik pidana penjara, uang pengganti, maupun denda dan pencabutan hak politik. Ali mengatakan, Juliari dituntut terkait pasal suap, bukan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

"Penerapan pasal tentu karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan," kata Ali.

Sebagai pemberatan tuntutan, katanya, dalam perkara ini jaksa juga menuntut uang pengganti yang apabila tidak dibayarkan maka dapat diganti dengan hukuman penjara. Padahal, dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi, uang pengganti dibebankan kepada terdakwa dalam perkara yang berhubungan dengan penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor atau berhubungan dengan kerugian negara. Namun, Jaksa tentu memiliki dasar hukum yang kuat dalam menuntut uang pengganti terhadap Juliari Batubara.

"Kami berharap majelis hakim akan mengabulkan seluruh tuntutan tim JPU," katanya.

Mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara, usai menjalani agenda sidang tuntutan secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7/2021). Foto ilustrasi:  BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao
Mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara, usai menjalani agenda sidang tuntutan secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7/2021). Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Diketahui, Jaksa Penuntut KPK menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 11 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara. Jaksa meyakini Juliari terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Tak hanya pidana penjara dan denda, Jaksa juga menuntut agar Juliari dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar. Apabila Juliari tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta benda tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka Juliari dihukum pidana badan selama dua tahun.

Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menuntut agar Majelis Hakim mencabut hak politik Juliari selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Dalam menyusun amar tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Juliari tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara, usai menjalani agenda sidang tuntutan secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7/2021). Foto ilustrasi:  BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao
Mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara, usai menjalani agenda sidang tuntutan secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7/2021). Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Di samping itu, Jaksa menilai keterangan Juliari berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan perbuatan tersebut dilakukan Juliari saat kondisi darurat pandemi.

Sementara untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai Juliari belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya.

Sebelumnya, Jaksa KPK mendakwa mantan Mensos Juliari P. Batubara menerima suap sebesar Rp32,48 miliar dari para vendor atau pengusaha yang menggarap proyek pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19.

Uang suap yang diterima Juliari Batubara melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19, seperti PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama serta sejumlah vendor lainnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN