Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Joko Widodo dan Maruf Amin. Foto: Beritasatu.com

Joko Widodo dan Maruf Amin. Foto: Beritasatu.com

KSP Luncurkan Laporan Tahunan Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin

Jumat, 23 Oktober 2020 | 04:46 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor,id - Kantor Staf Presiden (KSP) meluncurkan laporan tahunan 2020 bertajuk`Bangkit untuk Indonesia Maju`. Laporan ini dibuat untukmemperingati usia pemerintahan Jokowi-Ma`ruf Amin yang telah memasuki satu tahun pada Selasa (20/10) .

Laporan tahunan yang terdiri dari dua bagian tersebut disuguhkan dalam versi digital dan bisa diunduh pada laman resmi Kantor Staf Presiden. Pertama, tentang kolaborasi menghadapi pandemi Covid-19.

Kedua, tentang pulih dan bergerak maju, kerja keras membajak krisis.

“Presiden tidak pernah mengabaikan janjinya. Meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, tapi Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Moeldoko. Foto: IST
Moeldoko. Foto: IST

Lima arahan strategis tersebut terdiri dari Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Di bidang penyederhanaan birokrasi dan regulasi, tekad untuk mencapai negara maju hanya bisa dilakukan dengan cara luar biasa. Pemerintah termasuk birokrat harus mereformasi diri. Tidak hanya pola pikir tetapi juga etos kerja.

“Tidak semata berorientasi pada proses tetapi juga hasil. Tidak sekedar sent tetapi making delivered,” kata laporan itu.

Birokrasi tidak sekedar melaksanakan sebuah kebijakan tetapi memastikan masyarakat menikmati layanan. Kuncinya adalah kecepatan melayani dan memberikan izin.

Struktur organisasi perlu disederhanakan menjadi fungsional sesuai kompetensi. Birokrasi bersih, pemangkasan izin, penyelamatan keuangan negara menjadi strategi nasional pencegahan korupsi. Reformasi birokrasi dilakukan seiring reformasi regulasi di antaranya melalui UU Cipta Kerja.

Pemerintah menerobos penghalang yang membuat dunia usaha sulit bertumbuh di Indonesia. Penyebabnya adalah banyaknya aturan yang tumpang tindih dan memperpanjang birokrasi izin yang berpotensi korupsi.

Omnibus Law menjadi solusi keruwetan aturan. UU Cipta Kerja meringkas 79 UU dan menyatukan 11 klaster menjadi satu aturan. Metode Omnibus Law diharapkan jadi obat yang cespleng menghasilkan produk hukum yang efisien dan aspiratif.

Pangkas Birokrasi

Pemerintah memangkas lembaga non struktural yang fungsinya saling tumpang tindih agar efektif dan efisien. Eselon disederhanakan hanya dua level saja.

Perannya digantikan jabatan fungsional yang menghargaikompetensi. Saat ini ada 28.801 jabatan struktural yang terdiri dari 3.667 eselon III, 10.340 eselon IV, dan 14.793 eselon V. Sedangkan jumlah lembaga non-struktural yang dipangkas pada 2014 sekitar 10, 2015-2017 sekitar 13, dan 2020 sekitar 4 berdasarkan data Kemen-PanRB.

Birokrasi yang lincah dipastikan untuk mencapai tujuan pembangunan. Tidak ada ampun bagi birokrat yang tidak serius bekerja. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN