Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala KSP Moeldoko. Sumber: BSTV

Kepala KSP Moeldoko. Sumber: BSTV

Moeldoko: Pemberian Tanda Kehormatan Bukan Upaya Membungkam

Jumat, 13 November 2020 | 05:13 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan oleh Presiden kepada sejumlah tokoh tidak ada hubungannya dengan upaya membungkam seseorang.

Sebagaimana diketahui mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo belakangan cukup sering memberikan kritik terhadap pemerintah. Namun yang bersangkutan menjadi salah satu tokoh yang memperoleh tanda kehormatan Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Diributkan katanya pemberian ke Pak Gatot (Nurman tyo) upaya membungkam. Enggak, Pak Gatot itu posisi nya sama dengan saya. Saya diberikan bintang juga setelah pensiun," ujar Moeldoko saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta, Kamis (12/11).

Moeldoko menekankan pemberian tanda kehormatan tidak ada hubungannya dengan upaya membungkam seseorang. Dia mengatakan Gatot Nurmantyo juga menyatakan menerima tanda kehormatan tersebut.

"Pak Gatot menerima pemberian bintang dari Kepala Negara. Diterima, karena ada pernyataannya. Bahwa beliau tidak bisa datang, itu urusan kedua. Intinya pak Gatot telah menerima tanda kehormatan yang diberikan Presiden, poinnya di situ. Jadi Presiden menjalankan konstitusi," jelasnya.

Lebih jauh Moeldoko mengatakan bahwa pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan kepada pejabat negara yang masih aktif, juga tidak bisa dijadikan ukuran pejabat tersebut tidak akan diganti apabila ada perombakan kabinet.

"Tidak ada hubungannya dengan reshuffle kabinet atau tidak," jelas Moeldoko.

Menko Polhukam Mahfud MD. Sumber: BSTV
Menko Polhukam Mahfud MD. Sumber: BSTV

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, me nyatakan mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) TNI Gatot Nurmantyo, bersedia menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera na mun tidak dapat hadir pada upaca ra penyematan di Istana Negara, Ra bu (11/10), karena alasan pandemi Covid-19.

“Dalam suratnya, Gatot Nurmantyo itu menyatakan menerima pemberian bintang jasa ini, tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan, pertama karena alasan Covid-19,” kata Mahfud dalam pernyataan video yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, di Jakarta, Rabu (11/11).

Menurut Mahfud, karena Ga tot menyatakan bersedia menerima tanda kehormatan, maka tanda kehormatan tersebut akan dikirimkan melalui sekretaris militer.

“Beliau menyatakan menerima ini, hanya tidak bisa hadir dalam penyematannya,” kata Mahfud.

Jamin Independensi MK

Mahkamah Konstitusi Sidang Sengketa Pilpres
Mahkamah Konstitusi.

Moeldoko menekankan pemberian tanda kehormatan terhadap para Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mengganggu independensi lembaga tersebut.

"Pertanyaannya, apakah pemberian tanda kehormatan kepada para hakim MK itu tidak mengurangi independensi? Tidak," ujar Moeldoko.

Moeldoko menyampaikan di dalam UUD 1945 Pasal 15 dijelaskan tentang pemberian gelar tanda jasa, tanda kehormatan oleh Presiden. Hal itu dijabarkan kembali dalam UU Nomor 5 Darurat Tahun 1959.

"Bahwa Bintang (Jasa/tanda kehormatan) Republik Indonesia diadakan dengan tujuan memberikan kehormatan istimewa kepada mereka yang berjasa sangat luar biasa atas keutuhan, kelangsungan dan kejayaan negara Republik Indonesia," tutur dia.

Moeldoko mengatakan pemberian gelar tanda jasa kepada hakim MK tidak mengganggu independensi karena dalam penganugerahan itu posisi Presiden selaku Kepala Negara.

"Karena di sini posisi Presiden selaku Kepala Negara dan kita mereferensi beliau-beliau yang pernah mendapatkan Mahaputera yaitu pak Jimly Asshiddiqie, pak Hamdan Zoelfa dan beberapa yang lain banyak. Jadi sekali lagi Presiden selaku Kepala Negara memberikan itu karena menjalankan konstitusi. Tidak begitu saja (diberikan), ada dasarnya," ujarnya.

Dia mengatakan penilaian yang dilakukan dalam memberikan tanda kehormatan dan tanda jasa dilakukan melalui sebuah prosedur. Moeldoko menyampaikan terdapat sebuah forum dewan yang dibentuk Presiden untuk memberi penilaian.

"Jadi ada forum dewan yang dibentuk Presiden, Ketuanya Menkopolhukam, wakil ketuanya saya, berikutnya ada mantan Panglima TNI pak Agus, ada ibu Meutia Hatta, pak Anwar Gonggong, itu anggota-anggotanya. Sekretarisnya ada Sesmil," papar-nya.

Menurut Moeldoko, ketika ada usulan dari lembaga-lembaga terkait soal pemberian tand a jasa dan tanda kehormatan, dengan berbagai alasan-alasan tertentu, maka forum dewan akan menguji argumentasi-nya.

"Selanjutnya kami di dewan menentukan, ini berhak mendapatkan, ini tidak berhak mendapatkan, dan seterusnya. Jadi tim ini yang menyidangkan atas masukan usulan berbagai lembaga, termasuk kemarin penentuan pahlawan juga seperti itu," ujarnya.

Dia mengatakan pembe rian tanda jasa dan tanda kehor matan berdasarkan latar belakang alasan yang disampaikan, dan ditentukan melalui sebuah meka nisme yang menyaring patut atau tidaknya gelar diberikan.

Di tempat terpisah, MK menjamin Bintang Mahaputera yang dianugerahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada enam hakim konstitusi tidak akan menggangu independensi MK dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya. MK menilai kekhawatiran sebagian kalangan terhadap independensi hakim konstitusi yang menerima anugerah Bintang Mahaputera merupakan salah satu bentuk perhatian dan kecintaan publik pada MK.

"Kekhawatiran muncul ya sah-sah saja sebagai pendapat. Malah, itu merupakan salah satu bentuk perhatian dan kecintaan publik pada MK. Kami memahami dan mengapresiasi hal itu," kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi, Kamis (12/11).

Diketahui, terdapat enam hakim MK menerima penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11). Tiga hakim MK, yakni Arief Hi dayat, An war Usman dan Aswanto menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana.

Sedangkan tiga hakim lainnya yakni Wahiduddin Adams, Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul dianugerahi Bintang Ma haputera Utama.

Menurutnya, penghargaan tanda kehormatan Bintang Mahaputera justru membuktikan Hakim Konstitusi yang menerima penghargaan tersebut diakui secara obyektif oleh negara. Berjasa dan menjalankan kewenangan dengan sebaik- baiknya dan selurus-lurusnya, termasuk dalam menjaga independensinya sebagai hakim. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN