Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala KSP Moeldoko. Sumber: BSTV

Kepala KSP Moeldoko. Sumber: BSTV

Moeldoko: UU Cipta Kerja Sederhanakan Regulasi

Senin, 19 Oktober 2020 | 07:00 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id  – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, UU Cipta Kerja (Ciptaker) merupakan penyederhanaan regulasi yang dibutuhkan masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Adanya UU Cipta Kerja membuat birokrasi harus melakukan reformasi.

“Tapi saat pemerintah mengambil langkah, yang terjadi di masyarakat justru paradoks. Kondisi ini harus kita luruskan,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya tentang refleksi satu tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Sabtu (17/10).

Yang dimaksud dengan paradoks, lanjut Moeldoko, adalah jika di satu sisi pemerintah mengambil langkah cepat dengan UU Ciptaker untuk memotong dan menyempurnakan berbagai keluhan tadi. Tapi di sisi yang lain masyarakat menolak.

“Ini kan kondisi yang paradoks,” ujar Moeldoko.

Dia mengatakan, masih ada terbuka kesempatan elemen- elemen masyarakat memberi masukan terhadap UU Ciptaker. Seluruh aspirasi rakyat tersebut, terbuka kemungkinan diakomodasi dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) maupun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan pelaksanaan UU Ciptaker.

“Masih terbuka. Setidaknya akan ada 35 peraturan pemerintah dan lima peraturan presiden yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja,” kata Moeldoko.

Dia menjelaskan, Menteri Ketenagakerjaan masih memberi kesempatan dan akses ke pada elemen-elemen buruh untuk menanggapi UU Cipta Kerja.

“Instrumen aturan berupa PP dan Perpres nanti bisa diandalkan sebagai penyeimbang,” jelasnya.

Moeldoko yakin UU Ciptaker dapat mengubah wajah Indonesia.

“Wajah Baru Indonesia adalah wajah rakyat. Wajah bahagia di mana kita punya harga diri, punya martabat. Rakyat yang mempunyai daya saing, punya peluang, dan karier, serta punya masa depan. Mau diajak bahagia saja kok susah amat,” ujarnya.

Dia mengetahui masih banyak orang berpandangan UU Cipta Kerja ini merugikan. Padahal kehadiran UU ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengupayakan ada jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial. Semua itu merupakan poin penting yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

Di tempat terpisah, Prof Dr Ahmad Sudiro SH MH MM MKn memberikan gagasan besar terkait UU Cipta Kerja.

Ia mengusulkan agar UU ini direvisi dan memasukkan transportasi udara atau penerbangan dalam UU secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

“Menurut saya, saat ini UU Cipta Kerja memang sudah mengatur UU penerbangan tapi belum detail, misalnya memuat tanggung jawab produsen pesawat jika terjadi kesalahan produk menyangkut penyelesaian dan kerugian,”ujarnya usai pengukuhan Gelar Guru Besar Bidang Hukum Universitas Tarumanagara, Sabtu (17/10).

Menurutnya, negara harus melindungi warga negaranya dalam UU Cipta Kerja penerbangan dan har us detail mengatur dengan tujuan untuk melindungi warga negaranya, sehingga harus secara khusus mengatur.

“Saya melihat UU penerbangan hanya yang diatur adalah bagaimana tanggung jawab operator terhadap pengguna jasa penerbangan tetapi bagaimana tanggung jawab produsen pesawat belum ada,” tambahnya Prof Ahmad Sudiro. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN