Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bambang Soesatyo. Sumber: BSTV

Bambang Soesatyo. Sumber: BSTV

MPR: Sebaiknya Pemerintah Utamakan Pendekatan Persuasif Terkait Vaksinasi

Senin, 15 Februari 2021 | 19:32 WIB
Markus Junianto Sihaloho

JAKARTA, investor.id - Pemerintah diharap tak perlu terburu-buru dalam melaksanakan pemberian sanksi terhadap warga masyarakat yang masuk ke dalam daftar namun masih menolak diberikan vaksinasi Covid-19.

Seruan itu disampaikan sejumlah anggota Parlemen RI dalam keterangannya secara terpisah di Jakarta, Senin (15/2/2021).

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan sebaiknya Pemerintah mengutamakan pendekatan yang persuasif. Artinya, lebih dahulu memberikan penjelasan pentingnya pemberian vaksin kepada individu dan menjamin keamanan vaksinasi bagi masyarakat.  

Dengan begitu, sebaiknya langkah yang dilaksanakan pada tahap saat ini adalah terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021. Beleid itu tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

"Dalam sosialisasi itu, Pemerintah sekaligus menjelaskan dan memberikan pemahaman secara mendetail pentingnya dilakukan vaksinasi dalam memutus perkembangan virus corona dalam program kesehatan masyarakat," kata Bamsoet, sapaan akrabnya.

Baginya, saat ini banyak warga masyarakat yang masih kebingungan dengan vaksin Covid-19, khususnya menyangkut keamanannya. Sehingga aparat Pemerintahan harusnya memahami kondisi itu.

Di saat sosialisasi dilaksanakan, baginya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebaiknya terus memastikan pendataan bagi kelompok penerima vaksin yang telah terintegrasi. Sehingga akan jelas siapa saja yang sudah divaksin maupun yang belum. Hal ini penting guna memudahkan pengontrolan dan mencegah terjadinya sengkarut data pada program vaksinasi Covid-19.

Bamsoet juga mengajak seluruh masyarakat untuk dapat memahami dan menerima vaksinasi Covid-19 yang akan diberikan pemerintah. Bahwa tindakan ini harus dilakukan sebagai program penanggulangan Covid-19.

"Masyarakat sebaiknya tidak mudah terpengaruh informasi dari sumber yang tidak jelas terkait vaksinasi, mengingat kebijakan vaksinasi ini merupakan bagian dari perlindungan kesehatan agar seluruh lapisan masyarakat terlindungi," kata Bamsoet.

Pernyataan lebih keras terhadap rencana pemberian sanksi oleh Pemerintah disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene. Dia mengingatkan bahwa dalam kesepakatannya dengan Komisi IX DPR dalam sebuah rapat, Kementerian Kesehatan sudah berjanji tak akan mengutamakan sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan vaksinasi.

Rapat itu, menurut Felly, juga dihadiri BPOM dan BPJS Kesehatan. Saat itu, secara eksplisit, kesimpulan rapat berbunyi; "Tidak mengedepankan ketentuan dan/atau peraturan denda dan/atau pidana untuk menerima vaksin Covid 19".

Dijelaskan Felly lagi, segala bentuk denda atau hukuman juga bertentangan dengan anjuran badan kesehatan dunia WHO. Lembaga dunia itu baginya sangat mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat.

Menurut Felly, jika Pemerintah mengeluarkan ancaman sanksi, bisa jadi yang terbangun adalah rasa antipati masyarakat terhadap vaksinasi. Maka itu pihaknya meminta pemerintah melakukan kampanye manfaat vaksin kepada masyarakat.

"Kalau tidak divaksin kerugiannya seperti apa, dan kalau divaksin untungnya apa saja. Bukan malah sebaliknya. Ancaman sanksi ini tidak pas. Bagi kami, ini melanggar hak-hak juga. Tidak boleh seperti ini,” tegas Felly.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN