Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sejumlah murid SD dijemput orang tuanya usai mengikuti pembelajaran tatap muka di SDN 05 Pela Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (5/1/2022). Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Sejumlah murid SD dijemput orang tuanya usai mengikuti pembelajaran tatap muka di SDN 05 Pela Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (5/1/2022). Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

PAEI: Mekanisme PTM Buka Tutup Harus Didukung dan Jangan Dicabut

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:40 WIB
Hendro Situmorang

JAKARTA, investor.id  - Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menyatakan mekanisme pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah sudah tepat. Maka harus didukung dan kebijakan ini jangan dicabut bila terjadi sesuatu hal.

"Memang begitu seharusnya karena bila melihat isi Inmendagri di masa PPKM ini, kalau terjadi penularan maka sekolah itu ditutup selama 2 minggu. Tetapi tak tepat kalau kebijakan itu harus dicabut. Ini awalnya permintaannya adalah PTM belum layak dilakukan sekarang karena Omicron. Namun hal ini saya bantah," katanya ketika dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (15/1/2022).

Indonesia ini sangat luas dan pengambil kebijakan tidak bisa melihat hanya wilayah Jakarta saja, karena masih banyak daerah yang kasus Covid bahkan Omicron-nya nol atau sangat minim sekali.

"Cuma yang menjadi perhatian itu adalah Pulau Jawa dan itu wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta saja. Padahal banyak pimpinan daerah yang diam-diam saja, tetapi wilayahnya justru terkendali. Anehnya pimpinan daerah yang wilayahnya tak terkendali inilah yang terus cari panggung," ungkap Pane.

Diakui sistem buka tutup di sekolah ini sebenarnya sama dengan pengetatan PPKM berlevel. Misal pada Level 1 masyarakat lebih leluasa. Namun ketika naik level 2 terjadi WFH 25%, level 3 naik jadi 50%,dan Level 4 naik WFH menjadi 75% bahkan bila sangat tinggi bisa mencapai WFH 100%.

"Awalnya saya banyak bertentangan dengan IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) bahwa seharusnya sekolah tatap muka itu sebenarnya sudah bisa dibuka. Namun saat itu, IDAI bersama Komnas Perlindungan Anak menentang adanya PTM karena ada survei yang ternyata survei online yang menyatakan anak-anak terpapar Covid dan dinilai berbahaya," urai Pane.

Ia menegaskan, sumber penularan harus dicari dengan testing dan tracing. Sumber penularan berasal murni dari sekolah atau dari luar sekolah.

"Kalau perlu kita membuat sekolah itu sebagai zona paling nyaman dan aman untuk anak yang dilakukan dengan pengawasan ketat. Komnas Perlindungan Anak bisa melakukan pengawasan terhadap sekolah, bukan hanya melarang saja kerjanya atau tak mengizinkan. Ingat dampak pandemi terhadap para siswa ini sangat besar sekali," tegasnya.

"Apakah kita mau seumur hidup begini, tidak kan. Kalau kita mau hidup dan berdampingan dengan Covid, kita juga harus kuat daya tahan tubuh yang harus ditingkatkan, adanya perlindungan diri, segera divaksin. Hidup dengan Covid sebenarnya bisa dilakukan dengan baik, bukan dengan larangan yang akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa," pungkas Pane. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN