Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Foto: sp.beritasatu.com

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Foto: sp.beritasatu.com

Pelaksanaan Pilkada Disaat Wabah Covid-19 Anti Keselamatan Publik

Rabu, 23 September 2020 | 12:40 WIB
Indah Handayani (handayani@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai pelaksanaan Pilkada serentak di tengah terus meningkatnya jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19 hingga lebih dari 4.000 orang per harinya, merupakan ancaman bagi keselamatan publik. Apalagi, Indonesia berada di nomor 20 di dunia untuk negara yang terkena wabah Covid-19.

 

Ketua Pengurus Haria YLKI Tulus Abadi mengatakan, jika dilihat trennya, dalam beberapa langkah lagi Indonesia akan menanjak menyalip negara-negara lainnya, termasuk Filipina. Sementara pemerintah pusat dan daerah tampak masih kedodoran dalam mengendalikan wabah Covid-19 tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal paradoks jika pemerintah dan DPR malah bersepakat melaksanakan pilkada serentak saat pandemi masih menggila seperti sekarang.

 

“Merujuk pada fakta tersebut, kami meminta agar Presiden Joko Widodo menunda pelaksanaan pilkada serentak 2020,” tegas Tulus dalam keterangan pers diterima Rabu (23/9).

 

Hal itu, lanjut dia, dengan pertimbangan masih belum optimalnya upaya pengendalian wabah yang dilakukan oleh pemerintah, baik di level nasional dan atau daerah. Belum lagi, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Meski Presiden Jokowi menghimbau tidak ada pengerahan massa, tetapi dalam pelaksanaannya sulit dihindari adanya pengerahan massa tersebut. Sehingga, tidak masuk akal mengharapkan adanya kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam kerumunan massa, apalagi dengan euforia politik.

 

“Apalagi jika dalam pelaksanaan Pilkada terdapat kecurangan, maka akan berpotensi menimbulkan kericuhan massa, dan artinya menjadi potensi besar untuk terjadinya pelanggaran pada protokol kesehatan. Dan rasanya hal yang sangat musykil bagi semua pihak, terutama bagi aparat penegak hukum, untuk melakukan upaya law enforcement terhadap pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat,” jelas Tulus.

 

Tulus menambahkan, tidak ada alasan yang cukup absah bagi pemerintah dan DPR bersepakat menggelar pilkada pada akhir 2020 ini. Keamanan dan keselamatan publik seharusnya menjadi pertimbangan utama dan pertama, bukan malah dipertaruhkan. Oleh karena itu, putusan dan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR untuk tetap menggelar Pilkada dinilainya sebagai kesepakatan yang tidak bisa dinalar secara akal sehat.

 

“Seharusnya sumber daya dan sumber dana yang ada dikerahkan secara totalitas untuk memerangi dan mengendalikan wabah Covid-19,” tegasnya.

Editor : Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN