Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala KSP Moeldoko. Sumber: BSTV

Kepala KSP Moeldoko. Sumber: BSTV

Pemerintah -Kampus Kerja Sama Hadapi Pandemi Covid -19

Sabtu, 14 Maret 2020 | 23:52 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah terus berupaya mengantisipasi wabah virus korona atau Covid -19 yang semakin meluas. Salah satunya dengan bekerja sama secara masif dengan pihak perguruan tinggi di Indonesia.

Berbagai upaya kolaborasi segera dilakukan, di antaranya Fakultas Kedokteran (FK) akan menyiapkan mahasiswa sebagai tambahan tenaga medis. Selain itu,  Rumah Sakit Pendidikan akan menjadi tempat pemeriksaan kasus Covid -19.

“Kita harus saling memahami situasi yang terjadi sekarang bahwa persoalan korona Covid-19 semakin meluas. Maka perlu kolaborasi secara masif termasuk dengan pihak perguruan tinggi,” papar Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko dalam rapat koordinasi  antisipasi pandemik Covid-19 dengan para rektor perguruan tinggi di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Kmpleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3), seperti dilansir ksp.go.id.

Moeldoko juga menyampaikan perlunya ‘suara’ yang sama antar fakultas di perguruan tinggi soal menghadapi Covid-19.

“Selain itu, perlu juga dibentuk wadah para ahli dari kampus yang secara berkala yang bisa memberikan masukan pada pemerintah,” katanya.

Hingga saat ini Kementerian Kesehatan baru menentukan FK Universitas Airlangga untuk melakukan tes atau pemeriksaan untuk kasus Covid-19. Sementara, Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi lain seperti di Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada akan berkoodinasi agar lebih terlibat dalam upaya penanganan Covid -19.

Hadir pada acara rakor tersebut Dirjen Dikti, Rektor Gunadarma, Rektor Universitas Indonesia, Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Rektor Trisakti, Rektor UPN Veteran, Rektor UKI, Rektor UNTAR, Rektor UPH, Rektor Gunadarma, Rektor Yarsi, Rektor Ukrida, dan Rektor UMJ.

Pada kesempatan tersebut Dirjen Dikti, Prof Dr Ainun Naim, menegaskan kesiapan dan kesiagaan Rumah Sakit Pendidikan di masing-masing Fakultas Kedokteran. Ada sejumlah 32 RS Pendidikan lainnya di Perguruan Tinggi Negeri dan 80 FK di Perguruan Tinggi Swasta yang juga dapat dikoordinasikan. Kampus juga diharapkan dapat membentuk konsorsium penelitian untuk vaksin Covid -19.

“Untuk menyiapkan RS Pendidikan harus disiapkan kamar isolasi, APD, SDM untuk menanganani kondisi darurat. Perlu juga penyiapkan tenaga-tenaga tambahan terutama mahasiswa FK tingkat akhir.”

Pihak Kemendikbud juga sudah menyebarkan edaran pola hidup sehat di berbagai sekolah dan kampus. “Kami juga mengimbau untuk mengurangi hubungan kontak langsung, menunda kegiatan seminar, tamu-tamu dari luar negeri juga ditunda kedatangannya.
“Untuk selanjutnya perlu protokol nasional yang disebarluaskan secara masif tanpa menimbulkan kepanikan. Kemudian, pentingnya zonasi dan level kesiapsiagaan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Rektor Usakti, Ali Ghufron Mukti mengutarakan pentingnya dilakukan penelitian yang bersifat jangka pendek, misalnya untuk meningkatan daya tahan tubuh. Menurutnya, penelitian secara khusus mengenai vaksin Covid -19 tentu membutuhkan riset yang lama.

Sedangkan, Prof Dr Fasli Jalal dari Universitas Yarsi menyarankan dibentuk relawan dari kalagan mahasiswa kedokteran.

“Nanti akan secara proaktif melakukan pemeriksaan. Kami gembira pemeriksaan tidak hanya di Litbangkes. Kalau diperlukan, Yarsi siap jadi pelapis untuk tes, UI misalnya sudah siap melakukan tes 100 orang per hari,” papar Prof. Fasli.

Lima protokol

Moeldoko. Foto: dok. KSP
Moeldoko. Foto: dok. KSP

Sebelumnya, Pemerintah telah menyusun protokol utama dalam penanganan kasus penyebaran virus korona (Covid-19). KSP bersama dengan berbagai kementerian, terutama Kementerian Kesehatan, menyusun pedoman utama tersebut sehingga mudah diimplementasikan oleh siapapun.

“Hari ini, protokol tersebut kita publikasikan.  Lima protokol yang diluncurkan ini sifatnya memperkuat protokol yang sudah ada. Harapannya, publik bisa memahami dan bisa melaksanakannya bersama-sama dengan pemerintah,” papar Kepala KSP Moeldoko pada acara Konferensi Pers Publikasi Protokol Penanganan Covid-19 di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jumat (6/3/2020).

Protokol yang diterbikan  yaitu Protokol Kesehatan, Protokol Komunikasi, Protokol Pengawasan Perbatasan, Protokol Area Pendidikan , dan Protokol Area Publik dan Transportasi. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan.

Pemerintah mengharapkan adanya masukan dari masyarakat sehingga dapat menyempurnakan protokol yang diterbitkan.  Sebelumnya, Indonesia telah memiliki protokol penanganan Covid-19 sejak 28 Januari 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan. Lalu pada 17 Februari, pemerintah melakukan revisi penguatan protokol.

“Kami langsung merapatkan barisan untuk memastikan protokol yang sudah ada agar dijalankan lebih intens lagi,” ujar Moeldoko.

Dari aspek protokol kesehatan, Kemenkes mematok suhu 38 C sebagai titik demam. Pemerintah merujuk mereka yang demam ke RS terdekat. Kemudian, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker. Untuk kondisi darurat, bila bersin atau batuk di area umum tutuplah mulut dengan siku bagian dalam atau lengan baju bagian atas.  Masyarakat yang sakit juga diimbau untuk tidak menggunakan transportasi umum untuk meminimalisir kemungkinan risiko penyebaran penyakit.

Apabila ditemukan ada yang memenuhi kriteria suspect Covid-19 (demam tinggi, flu, batuk), mereka akan dirujuk ke salah satu RS rujukan Covid-19 dan dirawat dalam ruang isolasi. Jika tidak memenuhi kriteria, penanganan akan menyesuaikan dengan rujukan dari dokter yang memeriksa.

Terkait pemeriksaan di daerah, pemerintah menerapkan cara yang sama melalui pengambilan spesimen suspect Covid -19 dan dikirim langsung ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) untuk mengetahui status suspect. Pemerintah menyatakan seorang pasien negatif Covid -19 apabila dinyatakan negatif setelah melalui 2 kali tahapan pemeriksaan. Jika belum maka sesuai prosedur kesehatan akan terus dirawat dalam area isolasi.

Selanjutnya dari aspek protokol area pendidikan. Sekolah-sekolah harus menyediakan sarana cuci tangan. Pemerintah menginstruksikan seluruh warga sekolah untuk selalu hidup bersih dan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Setiap sekolah harus membersihkan ruangan 1 kali sehari miminal menggunakan zat disinfektan.

Pihak sekolah juga harus memonitor absensi ketidakhadiran seluruh warga sekolah. Pastinya, salah satu alasan mereka tidak hadir adalah karena sakit. Mereka yang sakit diarahkan untuk melakukan check-up.

Tidak kalah penting, ada juga hotline 119 sebagai sarana respons cepat tanggap yang diberikan pada masyarakat. Selain itu masyarakat bisa mendapatkan informasi perkembangan Covid -19 melalui situs https://infeksiemerging.kemkes.go.id/

Satu lagi Protokol Komunikasi yang menjadi panduan bagi seluruh elemen pemerintah dalam memberi informasi seputar Covid-19 kepada publik. Protokol ini juga mengatur alur komunikasi pusat dan daerah. Diharapkan melalui protokol ini akan terjuwud komunikasi pemerintah yang baik sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN