Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menko Perekonomian dan Ketua KCKPEN Airlangga Hartarto. Sumber: BSTV

Menko Perekonomian dan Ketua KCKPEN Airlangga Hartarto. Sumber: BSTV

Pemerintah Perpanjang PPKM hingga 8 Februari 2021

Kamis, 21 Januari 2021 | 15:03 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan  Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang selama 2 minggu ke depan, yaitu dari 25 Januari hingga 8 Februari 2021.

Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, PPKM diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPKM tahap pertama, periode 11-25 Januari 2021.

“Bapak Presiden meminta agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  ini dilanjutkan, dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 8 Februari  2021,” kata Airlangga usai menghadiri rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Berdasarkan peraturan PPKM, periode 26 Januari -  8 Februari 2021, kegiatan perkantoran adalah 75% work from home (WFH) belajar-mengajar dilaksanakan secara daring,  dan industri tetap 100% beroperasi.

Sedangkan jam buka pusat perbelanjaan atau mal mengalami perubahan dari pukul 19.00 WIB menjadi pukul 20.00 WIB, di mana kapasitas makan di tempat di restoran adalah sebesar 25% dan pemesanan untuk dibawa pulang tetap diizinkan.

“Sektor konstruksi tetap diizinkan dan kapasitas tempat ibadah 50%. Fasilitas umum ditutup. Kemudian,  tentunya terkait dengan transportasi diatur oleh masing-masing pemerintah daerah,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga,  sebelumnya pemerintah telah menerapkan PPKM  di tujuh provinsi  di Pulau Jawa dan Bali – yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. PPKM juga diberlakukan di 73 kabupaten/kota yang ada di wilayah itu.

“Dari 7 provinsi terlihat masih ada peningkatan di 5 provinsi, dan yang mengalami penurunan Provinsi Banten dan DI Yogyakarta,” kata dia.

Berdasarkan hasil monitoring di 73 kabupaten/kota yang  menerapkan PPKM, sebanyak 29 kabupaten/kota termasuk kategori zona berisiko tinggi,  41 kabupaten/kota zona risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota lainnya zona risiko rendah.

Lebih lanjut dikatakan,  masih terjadi peningkatan kasus mingguan di 52 kabupaten/kota, dan  21 kabupaten/kota lainnya mengalami menurun. Kasus aktif, masih terdapat peningkatan di 46 kabupaten/kota, di 3 kabupaten/kota tetap, dan 24 kabupaten/kota lainnya menurun.

Terkait  tingkat kematian, sebanyak 44 kabupaten/kota masih mengalami kenaikan dan 29 kabupaten/kota turun. Sementara itu, tingkat kesembuhan terjadi penurunan di 33 kabupaten/kota,  34 kabupaten kota/meningkat, sementara 6 kabupaten/kota lainnya tetap.

“Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan instruksi terkait perpanjangan PPKM tersebut,” katanya.

Ia berharap para  kepala daerah di daerah wajib  mengevaluasi pelaksanaan PPKM  berdasarkan  parameter yang telah ditetapkan, yaitu tingkat kesembuhan yang di bawah nasional, tingkat kematian di atas nasional, positivity rate di atas nasional, dan Bed Occupancy Rate (BOR) ICU dan ruang isolasi di atas nasional.

“Ini menjadi parameter yang diminta untuk dievaluasi dan kemudian untuk terus diberlakukan. Karena ada beberapa daerah yang agak flat kasusnya, maka  diubah menjadi sampai dengan jam 8 malam,” jelas Airlangga.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN