Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kartu Prakerja

Kartu Prakerja

CEGAH KEMISKINAN BARU

Pemerintah Siapkan Program Kartu Prakerja bagi Calon Pengantin

Kamis, 4 Maret 2021 | 22:22 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan Program Kartu Prakerja khusus bagi para calon pengantin (catin) pada tahun ini untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru. Rencana ini disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang PMK YB Satya Sananugraha mengatakan, percepatan implementasi program Kartu Prakerja bagi catin diperlukan untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru.

“Kartu Prakerja ini merupakan jenis bantuan dari pemerintah untuk calon pengantin yang ingin menikah. Harapannya, setelah menikah mereka akan mempunyai kehidupan ekonomi yang baik sehingga tidak lahir keluarga miskin baru,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (3/3).

Berdasarkan data pemerintah, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% atau meningkat 0,56% poin dari September yang berjumlah 24,79 juta orang (9,22%). Sedangkan jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini sebanyak 138,22 juta orang dengan jumlah pengangguran 9,77 juta orang (7,07%).

Menurut pria yang akrab disapa Sani tersebut, percepatan implementasi Kartu Prakerja bagi calon pengantin dapat diawali dengan mencari daerah yang akan dijadikan pilot project. "Semisal, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau angka pengangguran yang tinggi akibat terdampak Covid-19 dan belum tersentuh bantuan pemerintah baik reguler maupun nonreguler," tutur dia.

Lebih lanjut ia Sani mengatakan, kebijakan ini juga harus diintegrasikan dan sinkronisasikan dengan data catin tergolong miskin yang ada di Kementerian Sosial, Kementerian Agama, maupun Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

“Bila diperlukan misalnya perpres, permen, atau surat edaran bersama sebagai aspek legal maka ini harus disiapkan agar yang menjadi amanat dari Pak Menko terkait Kartu Prakerja bagi catin bisa segera diimpelentasikan,” tandas dia.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri menyatakan, program Kartu Prakerja bagi catin diharapkan bisa menjadi solusi untuk mencegah lahirnya keluarga miskin baru.

Bahkan, ia menilai, program ini dilakukan untuk mengantisipasi agar kemudian calon pengantin perempuan yang akan menjadi ibu tidak melahirkan generasi stunting di masa depan.

“Kita harus meyakini kalau kondisi ekonomi sudah baik, anak usia dini mendapatkan nutrisi yang baik, mereka akan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Maka itu, penting juga bagi kita untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, selain pemahaman agama dan pelatihan ekonomi melalui bimbingan pranikah,” tutur Femmy.

Ia pun menginstruksikan kepada kementerian/lembaga terkait agar dapat menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk mempercepat implementasi dari Program Kartu Prakerja bagi catin. Persiapan ini termasuk mendorong terbitnya berbagai peraturan yang akan dijadikan sebagai payung hukum serta prosedur teknis mulai dari Pendaftaran Kartu Prakerja bagi catin baik melalui daring maupun luring.

Adapun jika berdasarkan laporan perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk semester I tahun 2021 dengan total kuota sebanyak 2,7 juta orang. Namun demi pemerataan, 1 kepala keluarga (KK) maksimal hanya 2 prang penerima Kartu Prakerja.

 

Jalur Khusus

Menurut Femmy, telah ada dasar hukum untuk pendaftaran Program Kartu Prakerja yang akan dilakukan secara luring yaitu Perpres 76/2020 dan turunannya yaitu Permenko 11/2020 dan Permenker 17/2020. Dengan demikian, untuk proses pendaftaran telah bisa dilakukan tidak hanya secara daring, tetapi juga secara luring.

“Lalu apakah akan ada jalur khusus bagi catin untuk menerima Kartu Prakerja, ini yang harus terus kita persiapkan bersama. Datanya harus valid dan tentunya ini perlu kerja keras dari kita (pemerintah) semua agar ini bisa segera terimplementasi,” pungkas Femmy.

Dikonfirmaai terpisah, Head of Communications Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja Louisa Tuhatu memberi sinyal belum mengetahui rencana ini dan tidak bisa menjelaskan terkait rencana tersebut, sebab yang menyampaikan Kemenko PMK.

"Karena ini yang menyampaikan adalah PMK, mungkin bisa ditanyakan langsung ke mereka," tutur dia kepada Investor Daily, Kamis (4/5).

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN