Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sejumlah pengendara kendaraan bermotor antri melewati pos penyekatan dalam rangka penerapan PPKM di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Rabu (21/7/2021). Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Sejumlah pengendara kendaraan bermotor antri melewati pos penyekatan dalam rangka penerapan PPKM di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Rabu (21/7/2021). Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Pemerintah Terus Pantau dan Dengarkan Suara Masyarakat terkait PPKM

Kamis, 22 Juli 2021 | 15:21 WIB
Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Presiden Joko Widodo telah menyampaikan penjelasan resmi terkait perkembangan terkini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Selasa (20/7/2021). Presiden mengungkapkan, penerapan PPKM tak dapat dihindari, karena bertujuan menekan laju penularan Covid-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien penyakit itu agar tidak melebihi kapasitas.

“Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM sampai 25 Juli 2021. Namun, terus memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara masyarakat yang terdampak PPKM. Jika tren kasus terus menurun, 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” ungkap Presiden Jokowi.

Untuk melaksanakan kebijakan perpanjangan sementara PPKM, telah diterbitkan dua Instruksi Mendagri, yaitu Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Level 4 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Mikro (Level 4 dan Level 3 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Luar Jawa dan Bali). Kedua Instruksi Mendagri tersebut berlaku sejak 21 hingga 25 Juli 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah akan terus mengevaluasi dan memantau perkembangan laju kenaikan kasus Covid-19 dan berbagai indikator lain. Hasil evaluasi dan monitoring selama lima hari akan menjadi dasar bagi pembukaan secara bertahap kegiatan masyarakat.

PPKM kali ini, kata dia, juga disesuaikan menurut level asesmen masing-masing kabupaten/kota. Penentuan level yang didasarkan pada standar WHO, yaitu level asesmen situasi pandemi yang mengukur antara laju transmisi virus dibandingkan dengan kapasitas respons (3T). Selain itu juga menggunakan indikator kasus konfirmasi harian, tingkat bed occupancy ratio (BOR), dan pencapaian vaksinasi Covid-19.

Pada saat dilakukan pembukaan secara bertahap, tempat usaha yang yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka hingga pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50%, dengan protokol kesehatan ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah daerah (Pemda). Namun, saat ini, pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari tetap diizinkan dibuka hingga pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%.

Selain itu, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher pulsa, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat hingga pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemda.

Kemudian, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat hingga pukul 21.00 waktu setempat dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung adalah 30 menit.

Pemerintah juga telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya klaster kesehatan dan perlindungan sosial (perlinsos) Rp 55,21 triliun, program kartu sembako, diskon listrik akan dilanjutkan untuk tiga bulan sebesar Rp 1,91 triliun, subsidi kuota internet selama lima bulan Rp 5,54 triliun, kartu prakerja Rp 1,2 triliun dan bantuan subsidi upah (BSU) Rp 8,8 triliun akan ditambah sebesar total Rp 10 triliun. Bantuan beras Bulog untuk 10 juta KPM BST dan 18,8 juta KPM kartu sembako.

“Program-program Perlinsos tambahan tersebut akan diprioritaskan untuk daerah-daerah yang menerapkan PPKM Level 4, di mana untuk periode saat ini ada 122 kabupaten/kota di Jawa dan Bali serta 15 kabupaten/kota di Jawa dan Bali,” tutur Menko Airlangga, Rabu (21/7/2021). 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menambahkan, pemerintah dalam waktu dekat akan meningkatkan frekuensi testing dan tracing, serta membangun pusat isolasi di tempat perumahan yang padat penduduk di kawasan aglomerasi.


 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN