Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sejumlah Kendaraan melintas di rusa jalan Tol Jakarta-Merak di Tangerang,  Rabu (27/5/2020). Foto ilustrasi: SP/Ruht Semiono

Sejumlah Kendaraan melintas di rusa jalan Tol Jakarta-Merak di Tangerang, Rabu (27/5/2020). Foto ilustrasi: SP/Ruht Semiono

Pemprov DKI Antisipasi Arus Balik 1,8 Juta Pemudik

Jumat, 29 Mei 2020 | 06:17 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan warga yang mudik keluar Jabodetabek selama Lebaran 2020 sebanyak 1,8 juta orang. Pemprov DKI akan mengantisipasi kedatangan arus balik

"Yang keluar Jabodetabek saat ini sekitar 1,7 juta, 1,8 juta orang. Ini harus diantisipasi pada arus balik saat ini," ujar Syafrin dalam diskusi bertajuk "SIKM: Apa, Kenapa, Dimana, Siapa, dan Bagaimana" di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (28/5).

Syafrin memaparkan, sebanyak 1,8 juta orang yang terlanjur mudik tersebut dihitung berdasarkan orang yang melalukan perjalanan menggunakan kendaraan umum dan kendaraan pribadi.

Adapun yang menggunakan kendaraan umum sebanyak 750.000 dan yang menggunakan kendaraan pribadi sebanyak 465.500. "(Yang kendaraan pribadi) jika kita kalikan okupansi 2 saja yang berkendaraan, maka totalnya hampir 900.000," ungkap dia.

Syafrin mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak awal sudah mengimbau warga di DKI Jakarta dan bodetabek tidak perlu mudik untuk mencegah penyebaran virus corona.

Pasalnya, Jabodetabek merupakan epicentrum penyebaran virus corona.

"Sebaiknya warga jangan mudik. Karena kalau mudik belum tentu mudah masuk Jabodetabek, maka lewat Pergub 47/2020 wajib pakai Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) jika masuk lagi ke Jakarta," jelas dia.

Syafrin mengimbau warga yang tidak bekerja di 11 sektor yang diizinkan beroperasi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB), agar tidak ke Jakarta untuk sementara waktu. Adapun orang yang bekerja di 11 sektor, dia meminta segera mengurus SIKM jika hendak masuk Jakarta.

"Kalau tidak, kita minta putar balik lagi ke daerah asalnya. Ini kita lakukan untuk menekan jumlah kasus Covid-19 di Jakarta," pungkas Syafrin.

Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra. Sumber: BSTV
Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra. Sumber: BSTV

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Beni Aguscandra yang turut berpartisipasi dalam diskusi itu, memastikan SIKM yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta sulit untuk dipalsukan.

"Pemalsuan itu (kami antisipasi), kami bikin pakai QR Code. Jadi QR Code cukup dari HP nanti discan petugas dari Pak Syafrin (Dishub DKI) untuk memastikan itu palsu atau benar," kata Benny.

Menurut Benny jika ditemukan pemalsuan SIKM, maka oknum yang bersangkutan dapat dijerat oleh UU ITE dengan ancaman kurungan 12tahun penjara akibat pemalsuan data. Selain penyekatan dilakukan oleh petugas dari Pemprov DKI Jakarta, penyekatan lainnya dibantu juga oleh para personel dari TNI dan Polri.

"Bersama-sama dengan TNI-Polri penyekatan sudah dimulai sejak awal keberangkatan. Jadi mulai dari di Jawa Timur, rekan-rekan Polda di Jawa Timur begitu juga DIY, Jawa Tengah dan Jawa Barat itu sudah melakukan penyekatan. Jadi begitu masuk Jabodetabek sudah terseleksi (pengguna kendaraan)," kata Syafrin.

Putar Balik Kendaraan

Sejumlah Kendaraan melintas di rusa jalan Tol Jakarta-Merak di Tangerang,  Rabu (27/5/2020). Foto: SP/Ruht Semiono
Sejumlah Kendaraan melintas di rusa jalan Tol Jakarta-Merak di Tangerang, Rabu (27/5/2020). Foto: SP/Ruht Semiono

Syafrin mengatakan, telah memutarbalikkan 6.324 kendaraan yang menuju Jabodetabek karena tidak memiliki SIKM sesuai ketentuan Pergub 47/2020.

"Data kami sekarang, posisi sampai semalam itu total yang sudah diputarbalikkan di wilayah Jabodetabek adalah 6.364 kendaraan," kata Syafrin.

Kendaraan yang diputarbalikkan itu terdiri baik dari kendaraan bermotor roda dua hingga roda empat. Seluruhnya diputarbalikkan oleh petugas yang berada di jalur-jalur penyekatan di sembilan jalan arteri dan dua jalan kolektor yang tersebar di perbatasan Kabupaten Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Syafrin mengatakan, kebijakan memutarbalikkan kendaraan-kendaraan pengangkut penumpang tanpa SIKM memiliki tujuan untuk menekan volume orang di kawasan Jabodetabek yang saat ini masih menjadi episentrum penyebaran Covid-19.

"Karena memang tujuannya menekan angka penularan Covid-19. Kita tahu jumlah kasus positif pasien Covid-19 di Jakarta cenderung turun saat ini. Nah ini yang terus kita akan jaga," kata Syafrin.

Tidak hanya pengecekan di ruas jalan, Syafrin menyebutkan pengecekan SIKM oleh petugas dilakukan juga di terminal serta stasiun yang melayani keberangkatan antar kota baik keluar maupun masuk ke kawasan Jabodetabek. Hingga malam kemarin total 7 orang tanpa SIKM dari Terminal Pulo Gebang dan Stasiun Gambir telahdiamankan dan diwajibkan menjalani isolasi mandiri.

Oleh karena itu, Syafrin berpesan kepada masyarakat yang terlanjur pulang kampung atau melakukan mudik keluar kawasan Jabodetabek agar menunda keputusannya untuk kembali ke ibu kota.

"Bagi warga Jabodetabek yang sudah terlanjur di luar Jabodetabek, silahkan anda di sana dulu. Bangun kampung, jangan mudik dulu. Atau jika ingin balik maka bawa SIKM. Karena mengurusnya ini sangat mudah. Dengan daring maka bisa dilakukan, dimana saja, kapan saja, asal seluruh persyarat sudah kita pegang," kata Syafrin.

Ia pun mengingatkan peruntukan SIKM hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang bekerja di 11 sektor pengecualian.

Sebanyak 11 sektor yang diperbolehkan beraktivitas antara lain bidang kesehatan, bahan pangan baik makanan/ minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi. Selain itu, perusahaan bidang keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.

Terakhir bidang yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN