Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi hukum: IST

Ilustrasi hukum: IST

Penegakan Hukum dan Pembangunan Harus Berjalan Seiring

Imam Suhartadi, Rabu, 9 Oktober 2019 | 22:54 WIB

BALIKPAPAN - Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka mengatakan, penegakan hukum dan pembangunan harus dapat berjalan seiring dan seirama. Penegakan hukum bukanlah suatu momok yang harus ditakuti melainkan harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya mendukung dan mengawal pelaksanaan pembangunan.

“Ini cara pandang baru dalam penegakan hukum. Kejaksaan tak lagi sekadar menunggu tapi terlibat sejak awal dalam proses pembangunan. Kejaksaan menjadi rumah bersama dan tempat yang nyaman untuk pembangunan,” kata Jan Maringka dalam Rapat Koordinasi Pengawalan Pembangunan Kawasan Indonesia Tengah dengan Kementerian PUPR di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/10).

Dalam kesempatan itu, Jan Maringka menyinggung bahwa Rapat Koordinasi kali ini menjadi bagian dari kerja sama Kejaksaan RI dengan Kementerian PUPR untuk mengawal proses pembangunan soal ibu kota baru. “Ini menjadi langkah awal kedua lembaga dalam mengawal proses perencanaan pembangunan ibu kota baru tersebut,” ujarnya.

Tugas Kejaksaan, kata Jan Maringka, tidak mempersiapkan perencanaan pembangunan fisik. Kejaksaan akan membantu proses perencanaan dari aspek regulasi dan aturan. Selain itu, memberi saran hukum ketika pemerintah menghadapi hambatan pembebasan lahan.

Jan mengatakan, Balikpapan sengaja dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan, sebagai wujud sinergi Kejaksaan dan Kementerian PUPR dalam mendukung program Pemerintah terkait rencana pemindahan Ibukota yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Ir, Widiarto, Sp.1 menambahkan kehadiran TP4 dirasakan telah memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah khususnya jajaran Kementerian PUPR dalam melaksakan kegiatan pembangunan dengan pengawalan dan pengamanan dari aparat penegak hukum.

Gubernur Kaltim Isran Noor mengapresiasi program Kejaksaan ini, kerjasama antara kejaksaan, Kementerian PPUR dan Kementerian Desa PDT.

"Dari evaluasi saya dapat hasilnya luar biasa program Kejaksaan, sebagai contoh pengunaan dana desa dari 3800 kasus, sekarang di tahun 2019, tinggal 17 kasus. Inilah program unggualan yang sangat memilik moralitas tinggi dalam rangka pembangunan, mengawal dan mengawasi dalam pembangunan di daerah ini," ungkapnya.

Dia pun memuji cara kerja Jamintel dan jajaran di Kejaksaan diantaranya, Direktur B dan Direktur D.

“Melalui program ini, para pejabat daerah dapat menjalankan program kerjanya tanpa rasa khawatir,” katanya.

Reformasi Birokrasi

Jajaran Jamintel melalui Direktorat B Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa PDTT mengelar sosialisasi Reformasi Birokrasi Penguatan Nilai Akuntabilitas dalam Tata Kelola Penggunaan Dana Desa.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT RI Anwar Sanusi bersama dengan Gubernur Kalimantan Timur Dr. Ir. Irsan Noor, M.Si serta pengarahan Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S Meringka.

Hadir dalam kegiatan itu jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur serta Pejabat teras Kejati Kalimantan Timur dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Timur. 

Jamintel Jan S Maringka dalam pengarahannya mengatakan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) merupakan wujud sinergi Kejaksaan RI dan Kementerian Desa PDTT RI dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan Dana Desa sebagai salah satu program Prioritas Pemerintah. 

Tujuan utama program ini adalah menjadikan Kejaksaan sebagai Rumah yang Nyaman bagi Perangkat Desa dalam berkonsultasi dan menyampaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat dihindari Kesan Ketakutan bagi Kepala Desa dalam Mengelola Dana Desa. 

Menurut Jan,  perlu pemahaman bersama bahwa penegakan hukum bukanlah industri yang keberhasilannya hanya semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang ditangani.

 “Tujuan penegakan hukum adalah bagaimana menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat” demikian ungkap Jan. 

Untuk diketahui disela rakor Kementerian PUPR dan Kejaksaan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengawalan dan Pengamanan TP4D secara serentak antara 13 Kepala Kejaksaan Tinggi dengan 64 Kepala UPT/Balai/Satker kementerian PUPR di wilayah Kalimantan, Jawa Nusa Bali dan Nusa Tenggara, sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Jaksa Agung RI dan Menteri PUPR RI pada tanggal 1 Maret 2018 di Jakarta. 

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA