Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP)

PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP)

PKPU Sementara GGRP Dinilai Sarat Kejanggalan

Rabu, 3 Februari 2021 | 12:06 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id - Putusan terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) dinilai sarat kejanggalan. Pasalnya, putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang diketuai Made Sukereni tersebut, diduga tanpa berdasarkan bukti-bukti yang jelas.

“Benar-benar unik, membingungkan, dan penuh kejanggalan. Hakim seolah-olah memutuskan tanpa melihat fakta-fakta persidangan,” kata Direktur Public Relations PT Gunung Raja Paksi Fedaus di Jakarta hari ini.

Selama persidangan, lanjut Fedaus, GGRP memberi banyak bukti bahwa perusahaan baja swasta nasional tersebut bersedia melunasi sisa utang sebesar Rp 1,9 miliar kepada PT Naga Bestindo Utama (NBU). Termasuk di antaranya, ketika NBU justru menutup rekening secara sepihak tanpa pemberitahuan, sehingga transfer yang dilakukan GGRP mengalami kegagalan. Padahal, sebelumnya GGRP berhasil melakukan pembayaran melalui rekening tersebut. 

Bahkan, ketika GGRP mencoba berkomunikasi dan mempertanyakan nomor rekening yang valid, NBU juga tidak pernah merespons. “Sangat aneh kan. Kami berusaha melunasi, tetapi NBU malah menutup rekening sepihak. Upaya komunikasi yang kami bangun pun tidak pernah ditanggapi. Mereka seperti tidak mau dilunasi. Ada apa ini?” kata Fedaus.

Dan semua bukti tersebut, lanjut Fedaus, sudah disampaikan kepada majelis hakim. Tetapi hakim seperti tidak menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar putusan.

“Bahkan, di depan majelis hakim, kami juga menyanggupi untuk membayar tunai saat itu juga. Nyatanya, hakim tetap mengabulkan permohonan NBU dan membuat kami berstatus PKPU Sementara dalam waktu 45 hari. Putusan tersebut tidak hanya membingungkan kami tetapi sekaligus mengganggu iklim investasi. Selain itu, sekitar 5.600 karyawan kami juga resah. Mereka takut kami dipailitkan, yang berarti mereka juga akan kehilangan pekerjaan,” lanjutnya.

Padahal, jelas Fedaus, hakim sendiri percaya bahwa utang Rp1,9 miliar (bisa dipenuhi). Sebab, nilai utang Rp 1,9 miliar yang harus dilunasi kepada NBU, hanya sekitar 0,02% dari penjualan GGRP per tahun yang mencapai sekitar Rp9 triliun.

“Dalam persidangan, kami juga memberikan bukti tentang omset yang mencapai Rp 9 triliun tersebut. Artinya, bahwa utang NBU sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan omset GGRP. Tetapi lagi-lagi hakim seperti tidak melihat fakta tersebut,” kata dia.

Begitupun, lanjut Fedaus, meski merasakan kejanggalan, namun GGRP tetap menghormati putusan pengadilan. Bahkan sebagai salah satu produsen baja terbesar nasional, GGRP yakin bisa memenuhi kewajiban dalam PKPU Sementara selama 45 hari.

“Sementara terkait kinerja, GGRP juga menjamin operasional perusahaan tidak mengalami gangguan. Apalagi, perusahaan selama tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tetap menggaji karyawan,” pungkasnya. 

 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN